Saat Pimpinan KPK Mohon Doa agar Data Tak Dibobol Bjorka

Gedung baru KPK — Ilustrasi KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta -

Peretas atau hacker yang dikenal dengan nama Bjorka belakangan bikin heboh karena mengklaim telah membobol data sejumlah pejabat publik. Pimpinan KPK pun berharap data-data KPK tak menjadi incaran peretas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Kamis (15/9/2022). Ghufron pun memohon doa agar KPK bisa mencegah pembobolan data.

"Mudah-mudahan seandainya disasar, mudah-mudahan KPK mampu menangkalnya, mohon doanya" kata Ghufron.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ghufron mengatakan data-data yang dimiliki KPK masih aman. Dia mengatakan belum ada indikasi kebocoran data akibat peretasan.

"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol Bjorka sejauh ini," ujar Ghufron.

Bjorka Klaim Bobol Data Sejumlah Pejabat

Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah membobol data beberapa pejabat RI. Berikut daftarnya:

1. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan

Bjorka mengklaim telah meretas data pribadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Bjorka menyebut Luhut belum melakukan vaksinasi ketiga.

Juru bicara Kemenko Marinves, Jodi Mahardi, telah membantah. Dia menegaskan Luhut sudah menerima vaksin ketiga atau booster pada Januari lalu.

"Pak Menko sudah booster, kok. Ada sertifikat vaksin ketiganya tertanggal 8 Januari 2022," terang dia kepada detikcom, Senin (12/9).

2. Menko Polhukam Mahfud Md

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md juga terkena serangan hacker Bjorka. Data pribadi Mahfud, dari NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasinya, disebar ke publik.

Namun Mahfud Md mengaku tak ambil pusing datanya disebar Bjorka. Menurut Mahfud, meski tak disebar, data itu sudah banyak berseliweran di internet.

"Banyak yang japri (komunikasi pribadi) saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu," cuit Mahfud Md di akun Twitter resminya, Selasa (13/9).

3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi salah satu pejabat yang diserang Bjorka. Data pribadi miliknya, dari nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri, hingga nama orang tua Anies, disebar Bjorka melalui Telegram.

Merespons hal tersebut, Anies pun cukup santai. Dia menyebut data miliknya yang dibocorkan Bjorka itu banyak yang salah.

"Iya, sayang. Nomor induk kependudukannya salah. Nomor HP-nya juga salah," kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Jaga Keamanan Data

Pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data setelah heboh kemunculan peretas Bjorka. Pemerintah ingin memastikan kepercayaan publik terjaga.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Pernyataan itu disampaikan Johnny setelah menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Johnny mengatakan data yang diungkap Bjorka di media sosial merupakan data umum.

"Kita baru aja rapat internal dihadiri kementerian/lembaga terkait dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Pak Menko Polhukam. Di rapat, dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang ter-update sekarang. Sebagian data-data yang lama hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," ujar Johnny.

Johnny lantas mengajak semua pihak tidak menyebarkan kebingungan kepada masyarakat. Dia menyeru semua pihak bergotong royong dalam mengantisipasi bahaya digital.

"Karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling mem-bully. Jangan. Kita perlu membangun kekuatan nasional yang utama gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di ruang digital," ujar Johnny.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, pendapat-pendapat tidak sama itu normal dalam demokrasi kita. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat di mana kepentingan negara secara keseluruhan mari kita jaga sama-sama," sambungnya.

Dia juga mengabarkan perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah saat ini menunggu persetujuan di tingkat paripurna DPR.

"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital," ujar Johnny.

Halaman 1 2

Selanjutnya