HNW Dorong Kemenag Percepat Realisasi Penyaluran Dana Abadi Pesantren

ADVERTISEMENT

HNW Dorong Kemenag Percepat Realisasi Penyaluran Dana Abadi Pesantren

Atta Kharisma - detikNews
Kamis, 15 Sep 2022 20:09 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali mendorong Kemenag untuk segera merealisasikan penyaluran dana abadi pesantren demi program pengembangan SDM pesantren. Ia pun mengimbau agar distribusi dana abadi pesantren dapat dilakukan dengan amanah, adil dan merata.

"Di rapat Panja Pendidikan Keagamaan antara Komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama kemarin, saya kembali mendorong direalisasikannya keadilan anggaran dan kebijakan antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, baik yang terkait dengan fungsi pendidikan maupun keagamaan. Termasuk dalam hal ini realisasi dana abadi pesantren tahun 2022 agar segera didistribusikan dalam bentuk program pengembangan SDM Pesantren, baik santri maupun kyai," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

HNW yang juga Anggota Panja Pendidikan Keagamaan Komisi VIII DPR-RI menjelaskan Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Pesantren juga Perpres 111/2021 tentang Dana Abadi Pendidikan. Perpres itu secara jelas mengamanatkan afirmasi anggaran untuk Pesantren melalui Dana Abadi. Karenanya, tegas HNW, Kemenag semestinya segera berupaya maksimal agar Dana Abadi Pesantren bisa segera diwujudkan.

Ia juga mendorong Kemenag melalui Dirjen Pendis untuk memperjuangkan realisasi penyaluran dana abadi pesantren dengan menyusun rencana anggaran tahunan terkait alokasi Dana Abadi Pesantren. Sehingga, pembagian dan pendistribusiannya di LPDP semakin transparan, profesional, amanah dan mendapatkan prioritas.

"Agar dana abadi Pesantren segera disalurkan, karena itu adalah amanat umat dan konstituen, juga mendesak perlu dilakukannya kaderisasi ulama karena banyaknya ulama yang wafat akibat COVID-19," sambungnya.

Selain dana abadi, HNW juga mendukung kenaikan struktur organisasi Direktorat Pesantren di Kementerian Agama menjadi Direktorat Jenderal. Dengan demikian, program afirmasi dan keberpihakan negara bagi Pesantren dengan segala kekhasan, peluang dan tantangannya bisa dilakukan dengan semakin amanah, profesional dan berkontribusi besar untuk melaksanakan amanat UU Pesantren dengan lebih baik lagi.

Ia juga mendukung adanya program sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, lantaran banyak masyarakat pesantren yang belum memahami atau bahkan mengetahui terkait UU tersebut.

"Kami di PKS akan terus mendorong keberpihakan Pemerintah melalui Kementerian Agama untuk Pesantren dan peningkatan SDM Pesantren baik Santri, kyai maupun sarana dan prasarana di lingkungan Pesantren khususnya dan pendidikan Islam umumnya," tuturnya.

"Karenanya kami di FPKS DPR-RI juga mendukung pendirian khususnya MAN unggulan seperti MAN Insan Cendekia di setiap Provinsi di seluruh Indonesia. Dan umumnya pendirian Madrasah Negeri dari seluruh jenjang pendidikan secara proporsional di seluruh Indonesia. Agar kualitas pendidikan Islam baik melalui Pesantren maupun Madrasah semakin unggul, berkualitas dan dapat berkontribusi untuk hadirnya Islam Moderat, sebagai kontribusi hadirkan kemajuan umat, bangsa dan negara Indonesia," lanjut HNW.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama M. Ali Ramdhani menerima dan menyepakati usulan tersebut serta langsung memerintahkan Direktur Pesantren dan Madrasah untuk segera mengeksekusi program-program terkait.

"Kami siap dan sedang menyiapkan teknisnya terkait penyaluran program beasiswa dan afirmasi bagi santri, ustaz, dan kyai yang bersumber dari hasil pengelolaan Dana Abadi Pesantren. Kami juga sepakat terkait pendirian MAN IC di setiap Provinsi serta upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Madrasah Negeri maupun Swasta," pungkasnya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT