Sidang MK, Presiden Tegaskan Menteri yang Nyapres Tak Perlu Mundur

ADVERTISEMENT

Sidang MK, Presiden Tegaskan Menteri yang Nyapres Tak Perlu Mundur

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 15 Sep 2022 11:00 WIB
Apa itu DKPP? Daftar Anggota DKPP RI Baru Dilantik Jokowi
Jokowi (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan menteri yang mau mencalonkan diri jadi presiden (nyapres) tidak perlu mundur. Sikap Presiden itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna Laoly saat menjawab permohonan judicial review atau uji materi yang dimohonkan Partai Garuda.

"Apabila menteri akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri, maka pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu dengan menteri tersebut menjabatan akan tidak terpenuhi dengan maksimal," demikian bunyi sikap Presiden yang dibacakan oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo dalam sidang di MK sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (15/9/2022).

"Hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya. Karena dalam pelaksanaannya dalam menjunjung kesejahteraan rakyat setiap urusan antarkementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya," sambungnya.

La Ode mengatakan, menurut Presiden penting bila menteri tetap bekerja membantunya. Sebab, kondisi faktual di Indonesia saat ini, seperti pemindahan ibu kota negara, persiapan penyelenggaraan pemilu secara serentak, pelaksanaan UU Cipta Kerja, serta pemulihan ekonomi dan pemerintahan akibat pandemi COVID-19, membutuhkan kesinambungan pelaksanaan tugas pimpinan kementerian dalam menyelenggarakannya.

"Sehingga, apabila presiden menilai menteri telah bekerja dengan baik dalam membantunya, maka menteri tersebut dapat dipertahankan untuk tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan agar penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan tetap dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan," bebernya.

Alasan ketiga, Pasal 17 UUD 1945 menyatakan presiden dibantu oleh menteri‐menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. La Ode menuturkan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang‐undang.

"Maka dapat disimpulkan bahwa tugas menteri utamanya adalah membantu presiden dalam memimpin departemen pemerintahan, serta pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh presiden. Sehingga menteri yang akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, dimana hak tersebut merupakan hak istimewa yang langsung diberikan oleh konstitusi," urai pemerintah.

Alasan lainnya, pembentukan kementerian negara diatur dalam konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi.

"Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden," ungkapnya.

La Ode melanjutkan, Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri‐menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan.

"Sehingga menteri tetap dapat menjabat selama tidak diberhentikan oleh presiden meskipun menteri tersebut akan mengikuti kontestasi calon presiden dan/atau wakil presiden," ucapnya.

Simak juga 'Kata Dasco soal Sandiaga Uno Bakal Nyapres Diusung Partai Lain':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT