Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan Indonesia menjadi negara tujuan dan jalur transit untuk pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat (AS) tahun 2021.
"Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia pada tahun 2021 lalu, melaporkan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara asal utama dan pada tahapan tertentu, juga menjadi negara tujuan serta transit jalur TPPO dunia," kata Mahfud dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diikuti secara daring silansir Antara, Kamis (15/9/2022).
Mahfud menekankan pentingnya melakukan pencegahan dan pemberhentian lalu lintas perdagangan orang, sebab dapat mengganggu kedaulatan Tanah Air. Sejumlah faktor mempengaruhi terjadinya TPPO, mulai dari faktor kemiskinan, pendidikan dan literasi yang lemah.
Berdasarkan data Kementerian PPPA yang dihimpun sejak tahun 2019-2021 lalu, setidaknya korban kejadian TPPO telah menyentuh 1.331 orang. Dengan rincian korban 1.291 atau 97 persennya didominasi oleh perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan.
Menurutnya, korban biasanya berasal dari keluarga yang tinggal di desa dan dibawa ke perkotaan yang asing dengan dirinya, sehingga mudah mengalami eksploitasi ke luar negeri akibat iming-iming mendapatkan pekerjaan.
"Ini karena kesulitan untuk mendapat pekerjaan, tentu menjadi pendorong WNI untuk bekerja di luar negeri. Kemudian mereka menjadi rusak, menjadi korban penganiayaan, kadang kala istri yang ditinggal selingkuh, jadi rusak semua," katanya.
Mahfud menuturkan kasus perdagangan orang lintas negara, memang biasanya terjadi pada negara yang berada pada tingkat II atau negara yang mempunyai aturan, tapi dalam praktiknya masih perlu penyempurnaan seperti Indonesia. Kejadian TPPO juga dapat terjadi di negara tingkat III. Di mana aturan dan praktiknya betul-betul sangat bermasalah di dalam mencegah dan menangani TPPO.
Mahfud menyampaikan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor rumah tangga mengalami kekerasan dan dieksploitasi. Dia menyebut, ketidak mampuan menyediakan lapangan kerja membuat kedaulatan negara terhina.
"Banyak kasus terjadi di mana WNI kita, sering dieksploitasi menjadi pekerja paksa terutama di pekerjaan sektor rumah tangga, guru pabrik atau perkebunan kelapa sawit," ucapnya.
"Jadi ketidakmampuan kita menyediakan lapangan kerja dan sebagainya, itu akan menyebabkan kedaulatan kita terhina. Di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, betapa kita sering di negative thinking kan oleh bangsa-bangsa kecil hanya karena kita tidak mampu urus itu," lanjutnya.
Simak juga 'Hacker Bjorka Teridentifikasi, Polri: Tim Gabungan Masih Bekerja':
(dek/dek)