Pemerintah dan DPR Bahas Rekonstruksi Aceh dan Nias

Jakarta - Pemerintah dan DPR kembali membahas tindak lanjut penangangan Aceh dan Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Pembahasan itu melibatkan Tim Pengawas Penanganan Aceh dan Tsunami DPR RI dan lima menteri.Dalam rapat ini pemerintah diwakili lima menteri. Kelima menteri itu adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkes Siti Fadhilah Supari, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menhub Hatta Rajasa dan Mendiknas Bambang Sudibyo.Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/7/2006) Ketua Tim Pengawas DPR Muhaimin iksnadar berharap persoalan yang dihadapai baik masalah dana Rp 1,2 triliun yang diduga masih banyak penyimpangan, bantuan jadup, dan pelayanan dokter serta relokasi pengungsi yang belum ditangani dengan baik dapat dicarikan solusinya dalam pertemuan malam ini. "Kita harapkan pertemuan malam ini bisa memberikan solusi," ujarnya.Presentasi pertama dilakukan Ical, sebutan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Menurutnya, pemerintah sudah sangat serius menangani masalah akibat gempa bumi tsunmai di Aceh dan Nias.Namun secara umum memang masih ada persoalan misalnya keterlambatan dana dan menumpuknya pekerjaan yang ditangani secara bersama. "Ini mengakibatkan tanggap darurat belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan waktu yang ditetapkan," ujarnya.Hingga 6 Mei 2006 realisasi anggaran tanggap darurat telah terserap 96,3 persen. "Sisa anggaran yang tidak digunakan akan kita kembalikan ke kas negara," tukasnya. (mar/)