ADVERTISEMENT

Satpol PP Bali Bergerak Respons Petisi Polusi Suara di Canggu

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 15:37 WIB
Hari Pamong Praja 8 September: Sejarah, Tugas dan Fungsi Satpol PP
Ilustrasi jajaran Satpol PP sedang melakukan apel/Foto: Agung Pramono
Bali -

Sebuah petisi berjudul 'Basmi Polusi Suara di Canggu' yang dibuat oleh P Dian muncul di situs Change.org. Satpol PP Bali menindaklanjuti petisi itu dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk pejabat Pemkot Bali. Didapatkan kesepakatan bahwa musik outdoor tutup pukul 01.00 WITA

Kasatpol PP Bali, Dewa Darmadi, mengatakan pihaknya mengundang beberapa pihak antara lain Kadis Pariwisata Kabupaten Badung, Kadis Pariwisata Provinsi Bali, SatPol PP Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Camat Kuta Utara, Perbekel Canggu, Bendesa Adat Canggu, Perbekel Tibuneneng, Bendesa Adat Berawa. Mereka berdiskusi mengatasi masalah polusi suara itu.

"Mereka ini adalah para pihak yang kami undang untuk menyamakan persepsi tentang keluhan polusi suara seperti yang diberitakan selama ini," ujar Kasatpol PP Bali, Dewa Darmadi, kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Satpol PP Bali dan jajaran Pemkot Bali menyamakan persepsi. Nantinya, mereka akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha atau pelaku pariwisata.

Adapun materi yang akan disosialisasi adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Dimana pasal 3 dikatakan bahwa perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambience, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara. PP No 41 Tahun 1999 ini secara operasional termaktub dalam Pergub Bali No 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup.

"Ketika isu itu berkembang, tim kami sudah turun. Memang diakui bahwa desibel suara dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Canggu dan sekitarnya melebihi ambang batas atas. Syaratnya di atas jam 22.00 Wita, desibel suara maksimal 70. Sementara faktanya sampai 80 desibel," katanya.

"Seharusnya semakin malam suara harus semakin kecil. Tetapi kami tidak serta-merta menindak, apalagi menutup, segel, cabut izin seperti yang dituntut dalam petisi. Karena kewenangan itu ada di provinsi dan pengusaha belum tahu maka saat inilah kami sosialisasi, kita beri edukasi dan pembinaan. Saya optimis mereka pasti taat azas," imbuhnya.

Dia mengatakan untuk mengatasi masalah polusi suara ini Pemerintah Kota Bali tidak bisa gegabah dalam membuat keputusan. Dia minta warga tak berlebihan dengan hal tersebut.

"Masa pemerintah diminta bertindak tegas, menutup, cabut izin dan sebagainya. Tidak segampang itu. Semua ada ada tahapan dan prosedurnya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan dan petisi itu berlebihan," ujarnya.

Warga Diminta Bijak

Lebih lanjut, Dewa Darmadi mengatakan dalam masa pemulihan ekonomi Bali saat ini, tentu harus disikapi dengan bijak. Hal ini bertujuan agar predikat Bali sebagai destinasi wisata dunia tetap bisa dipertahankan, dengan bangun kembali komitmen semua pihak termasuk komponen pariwisata dengan segala macam usaha di bidang sarana prasarana, akomodasi pariwisata dan penunjangnya.

"Oleh karenanya Satpol PP mengambil inisiasi dengan cepat untuk mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten Badung dalam rangka menyamakan persepsi sesuai ketentuan aturan yang ada berupa Pergub 16 Tahun 2016. Ketentuan ini yang harus dipahami oleh kita semua," katanya.

"Kita tidak mau gegabah. Kita harus ingat. Bali ini sebentar lagi akan ada KTT G-20. Banyak event besar terjadi. Pariwisata mulai bangkit," tegasnya.

Musik Outdoor Tutup Pukul 01.00 WITA

Kembali ke bahasan rapat Satpol PP Bali dan Pemkot, Darmadi mengungkapkan kebijakan yang disepakati yaitu musik outdoor atau beach club ditutup pukul 01.00 WITA. Namun yang ditutup hanya suara musiknya saja.

Sementara aktivitas lainnya dipersilahkan dilanjutkan tanpa suara musik sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini juga dijelaskan oleh anggota Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali Cipto Aji Gunawan. Menurutnya, selama ini memang belum diatur soal aturan musik di outdoor, sehingga terjadi kekosongan aturan untuk bisnis hiburan malam yang outdoor. Sementara untuk yang indoor diberikan batas waktu hingga pukul 03.00 WITA dinihari.

"Pariwisata itu apa pun produknya harus memihak kepada masyarakat. Jika masyarakat Canggu dan sekitarnya merasa tidak terganggu maka sesungguhnya tidak menjadi masalah. Kalau pun merasa terganggu maka kita harus cek dimana batas toleransinya, dimana dampaknya. Tetapi kalau masyarakat yang ada menikmati maka sejujurnya tidak menjadi masalah," pungkasnya.

(hri/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT