.webp)
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Effendi dilaporkan karena diduga melanggar kode etik menyebut 'TNI seperti gerombolan' saat rapat Komisi I DPR RI.
Effendi dilaporkan Ketum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D Kamang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2022). Tanda bukti pelaporan diserahkan Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam kepada Bernard.
"Pada rapat tersebut, Bapak Effendi Simbolon menyebut 'TNI kayak gerombolan'. Hal ini diduga melanggar kode etik Bab 2 bagian 1 kepentingan umum Pasal 2 ayat 4 juncto bagian ke 2, integritas Pasal 3 ayat 1, serta Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 2," ujar Dek Gam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Serta dugaan adanya upaya penggiringan opini publik memecah belah antara Panglima TNI. Betul, Pak, ya?" ucap Dek Gam.
"Betul," jawab Bernard.
Dek Gam mengatakan MKD DPR akan melakukan rapat membahas laporan terhadap Effendi Simbolon. Rapat digelar dalam waktu dekat.
"Kami akan segera melakukan rapat, secepatnya," ujar Dek Gam.
Bernard berharap Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya di rapat kerja dengan Kemhan hingga Panglima TNI. Sebab, dia merasa miris dengan pernyataan Effendi.
"Mudah-mudahan Pak Effendi bisa minta maaf kepada prajurit-prajurit itu," imbuhnya.
Pernyataan Effendi Simbolon soal 'gerombolan' memicu protes prajurit TNI. Pernyataan Effendi Simbolon soal gerombolan ketika rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa satu minggu lalu.
Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat pada 5 September 2022. Rapat itu tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang, salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.
Effendi Simbolon menyebut isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Effendi kemudian menyebut TNI seperti gerombolan.
"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata dia.
Simak Video 'Eks KaBAIS soal Disharmonisasi Panglima-KSAD: Politik dan TNI Beda':
