Sudah Over Kredit Mobil Tapi Tetap Ditagih Leasing, Saya Harus Bagaimana?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Sudah Over Kredit Mobil Tapi Tetap Ditagih Leasing, Saya Harus Bagaimana?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 09:43 WIB
Alvon Kurnia Palma
Alvon Kurnia Palma (dok.detikcom)
Jakarta -

Seorang ibu di Bogor melakukan over kredit sebuah mobil di kantor leasing. Akta over kredit dijanjikan sepekan kemudian. Belakangan, si ibu tetap ditagih leasing. Bagaimana solusinya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Halo detik's Advocate
Saya D di Bogor

Saya melakukan over kredit di sebuah kantor leasing di Bogor pada 24 Mei 2022. Setibanya di kantor leasing, saya bertemu sejumlah karyawan leasing. Saya diminta membayar Rp 1,7 juta sebagai biaya administrasi.

Lalu saya menyerahkan kunci dan mobil kepada pihak leasing. Adapun untuk kontrak over kredit, dijanjikan 7 hari selesai. Lalu saya pulang.

Sebulan setelahnya, saya didatangi petugas leasing menagih kredit bulanan. Katanya nama saya masih tercantum sebagai pemilik mobil dan harus melunasi kredit. Esoknya saya ke kantor leasing menjelaskan kronologinya.

Pada 30 Juli 2022, empat orang petugas leasing kembali mendatangi rumah saya menagih pembayaran.

Hingga saat ini akta perjanjian over kredit saya masih digantung dan ditagih.

Mohon masukannya bagaimana saya seharusnya.

Terima kasih

D
Bogor

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Alvon Kurnia Palma, S.H.,M.H. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaannya

Pada intinya pertanyaan ibu adalah terdapat dugaan penipuan dan/atau pengelapan atas batalnya perjanjian peralihan (over credit) mobil ibu dengan X, padahal sudah ada kesepakatan dan X telah menyetorkan uang pergantian DP (DownPayment) kepada ibu.

Dalam kronologis yang ibu susun, meski sangat runut dan jelas. Akan tetapi dokumen itu tidak menjelaskan tujuan perjanjian pembiayaan (leasing) antara ibu sebagai lessee dengan perusahaan pembiayaan sebagai lessor. Ini sangat penting guna memastikan apakah pembiayaan ini sekedar pengunaan atas kendaraan saja atau penggunaan disertai dengan opsi untuk membeli yang terdapat security deposit yang dapat dikembalikan kepada ibu.

Meski demikian, saya mencoba memahami dan menduga, pembiayaan pembelian mobil antara ibu dengan lembaga pembiayaan bertujuan untuk pengunaan harian pribadi (konsumtif-pembiayaan multiguna) bukan untuk kepentingan produktif (menjalankan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam platform jemput antar).

Sebelum lebih jauh penjelasannya, ada ada baiknya, sebelum menjawabnya, saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian perjanjian, perjanjian sewa menyewa dan kemudian leasing.

Secara umum, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian setidaknya dibagi menjadi dua yakni karena persetujuan dan karena Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan " Semua perjanjian yang dibuat secara sah, bagi mereka yang mengadakannya berlaku sebagai undang-undang".

Untuk dapat dikatakan dua orang atau lebih sebagai para pihak mengadakan perjanjian secara sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang ,

syarat yang terdapat dalam angka 1 dan 2 adalah syarat formil yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan (Vernietigbaar). Sementara syarat nomor 3 dan 4 adalah syarat materil.

Apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig/nul and void). Perjanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak boleh tercederai dengan adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, Kekhilafan, kekeliruan, kesesatan (dwaling) atau perjajian yang diperoleh dengan paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog) merupakan kecacatan kehendak perihal perjanjian yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan syarat dan isi dalam perjanjian leasing antara lessor dengan lessee. Pasal 1548 KUHPerdata merupakan pasal yang mendasari adanya leasing. Sebab leasing adalah suatu perjanjian sewa menyewa dengan pilihan membeli atau tidak. Sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHPerdata adalah:

suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak".

Leasing sebagai perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak yang menjadi pihak harus melaksanakan seluruh isi (klausul) perjanjian dengan sempurna dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan dapat dibatalkan apabila melanggarnya yang disertai beban ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Selanjutnya, dalam perjanjian leasing, para pihak wajib memberitahu (lessor dan lessee) terjadinya perubahan pihak. Sementara menurut Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, isi perjanjian leasing paling sedikit memuat :

a.Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
b.Nomor dan tanggal perjanjian;
c.Identitas para pihak;
d.Barang atau jasa pembiayaan;
e.Nilai barang atau jasa pembiayaan;
f.Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
g.Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
h.Objek jaminan (jika ada);


i.Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
1. biaya survey;
2. biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
3. biaya provisi; dan
4. biaya notaris;

j.Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan;
k.Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
l.Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan m. ketentuan mengenai denda

Leasing diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Leasing sebagai pembiayaan multiguna, produktif atau modal kerja diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pengertian pembiayaan modal kerja terdapat dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam skema pembiayaan pada perusahaan leasing, setidaknya terdapat beberapa pilihan tujuan pembiayaan diantaranya untuk kepentingan menjalankan pekerjaan seperti tergabung dalam platform jasa jemput antar (pembiayaan investasi), pembiayaan pembelian mobil yang bertujuan untuk penggunaan harian yang bersifat konsumtif (pembiayaan multiguna) atau pembiayaan untuk menambah kekurangan modal kerja dengan menyertakan kendaraan yang dimiliki sebagai uang untuk dipergunakan bekerja (pembiayaan modal kerja).

Meski terdapat beberapa pilihan tujuan penggunaan pembiayaan, akan tetapi secara umum, perjanjian pembiayaan seperti multiguna, produktif dan konsumtif, memiliki bentuk dan karakter sendiri. Perbedaan yang mendasar diantara kesemuanya hanya terdapat pada nama para pihak, tujuan pembiayaan, mekanisme dan cara penyaluran. Akan tetapi bentuk perjanjian sangat bergantung dengan pilihan lembaga pembiayaan. Kesemua bentuk pilihan tujuan pembiayaan terdapat skema pembiayaan yakni leasing operate atau finance, khusus leasing finance terdapat hak untuk memilih (hak opsi) membeli atau tidak atas objek leasing. Dalam leasing operate, nama STNK dan BPKB menggunakan nama lessee akan tetapi kebendaan milik lembaga pembiayaan (lessor). Sementara, financing lease, nama STNK dan BPKB mencantumkan nama lessee dan terdapat hak memilih untuk membeli barang atau tidak atas objek leasing, apabila tidak menggunakan hak membeli maka Lembaga pembiayaan akan mengembalikan uang DP (dowm payment) atau security deposite yang telah disetorkan oleh lessee.

Atas penjelasan di atas, maka kita sudah dapat memahami, mengetahui apa dan bentuk leasing, meski dalam taraf sangat umum sekali. Dalam konteks peristiwa yang ibu alami, saya menduga bentuk pembiayaan (leasing) adalah pembiayaan multiguna dengan skema pembiayaan operating leasing dengan opsi membeli. Apabila ibu sebagai lessee mengalihkan objek sewa beli ini kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik (lessor) guna merubah (addendum) atau adanya peralihan perjanjian leasing menggunakan kontrak baru. Kewajiban pemberitahuan peralihan lessee ini terdapat didalam isi perjanjian pembiayaan antara ibu dengan lembaga pembiayaan sebelumnya.

Semestinya, ibu menyerahkan objek leasing setelah adanya perubahan atau peralihan perjanjian leasing. Alvon Kurnia Palma, Pengacara

Dalam peristiwa ini, Ibu sebagai lessee belum melakukan perjanjian perubahan, meskipun ibu sudah menemui pegawai lessor (sales marketing dan satpam) dan membayar biaya administrasi peralihan lessee untuk merubah perjanjian sebesar Rp. 1.700.000,-. Upaya ibu, belum berarti telah beralihnya para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, ibu masih menjadi lessee dalam perjanjian pembiayaan (leasing) ini dan masih bertanggung jawab atas objek leasing.

Dari uraian teori dan kronologis, ibu berpotensi bersinggungan dengan tindak pidana dan juga perdata karena mengalihkan objek leasing tanpa persetujuan lessor dan menerima uang pergantian DP sebesar Rp. 25.000.000,- sebelum adanya perubahan (addendum) atau peralihan perjanjian leasing.

Penerimaan uang DP dan/atau pengalihan objek leasing tanpa hak kepada X dapat dikwalifikasikan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Di sisi lainnya, ibu dapat melaporkan pegawai lessor karena diduga mengelapkan (Embezzlemen) biaya administrasi pemindahan kontrak sebesar Rp. 1.700.000 milik ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KHUP yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. (K.U.H.P. 35, 43, 373, 376 s, 486)".

Semestinya, ibu menyerahkan objek leasing setelah adanya perubahan atau peralihan perjanjian leasing. Dengan demikian, ibu tidak lagi bertanggungjawab atas objek leasing karena bukan lagi sebagai lessee, tidak melawan hukum menyerahkan objek leasing dan jauh lebih penting adalah sah menerima uang pengembalian DP.

Demikian jawaban singkat dan sederhana kami.

Alvon Kurnia Palma
Advokat, Jakarta

Terima kasih.

detik's advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Fenomena Kredit macet Pinjol, SWI: Ya Harus Bayar!':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT