Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mendorong sinergi pemerintah dan asosiasi pelaut. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para pelaut Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri deklarasi Indonesia Manning Agency Forum (INMAF) di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali.
"Tentu saya sangat mendukung terutama di sektor yang masih harus ditangani khusus karena bergeser dari kelautan ke Kemnaker kemudian melibatkan lintas sektor, DPR akan siap mendorong agar terjadi sinergi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para pelaut kita," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).
Wakil Ketua DPR RI ini mengaku saat dirinya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) masalah pelaut cukup memusingkan. Sebab ada tumpang tindih wewenang dengan kementerian lain.
Bahkan ia menuturkan masalah tetap alot meski telah berkali-kali dilakukan rapat. Namun, adanya PP 22/2022 tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan Migran sangat membantu permasalahan di sektor tenaga kerja pelaut ini.
"Meskipun sudah ada PP-nya, namun sisa-sisa tumpang tindih wewenang yang lama dengan Kemenhub butuh waktu untuk mencair, tentu harus kita dorong secepatnya. DPR akan bantu mengingatkan agar semua pihak mematuhi aturan," imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini menjelaskan jumlah pelaut Indonesia merupakan yang terbesar ketiga setelah China dan Filipina, yakni sekitar 1,2 juta orang. Jumlah ini tersebar dalam kapal niaga, kapal ikan, kapal wisata, kapal angkutan orang, dan lain-lain.
Menurutnya, banyak jumlah pelaut ini tentu berakibat pada banyaknya masalah. Mulai dari kompetensi para pelaut yang kurang memadai, kontrak kerja yang tidak jelas, fasilitas di kapal yang kurang baik, pengawasan dan upaya perlindungan yang tidak mudah karena posisi pelaut yang terus berpindah, dan lainnya.
"Saatnya kita membuka mata bahwa semua harus transparan, semua harus prosedurnya, rekrutmen prosedur penempatan perlindungan harus terbuka bisa diakses, pemerintah juga harus lebih canggih menggunakan teknologi di dalam membantu memfasilitasi karena kontribusi pelaut sangat bagus untuk ekonomi kita," tegasnya.
Ia berharap hadirnya Forum Manning Agency ini dapat bantu mengedukasi para manning agency agar bersama-sama mengupayakan proses penempatan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Serta memastikan agar para pelaut tak berangkat sebelum siap.
"(Tak lupa) yang harus dibenahi adalah pertama, pemerintah sendiri harus melalui lintas sektoral, satu pintu, satu koordinasi pemerintah. Kedua kapasitas. Terakhir, perlindungan di luar negeri," paparnya.
Sebagai informasi, forum ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Tokoh Masyarakat Bali Mangku, I Ketut Sudikerta, Dewan Pembina Indonesia Manning Agency Forum I Gede Sumitra Adnyana, Ketua Umum Indonesia Manning Agency Forum Daniel Paulus Ferdinand, Ketua Forum Pelaut Bali I Dewa Gede Indra Yudha, serta Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.
(ncm/ega)