ADVERTISEMENT

BEM Nusantara Siap Kawal BLT BBM agar Tepat Sasaran

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 18:59 WIB
BEM Nusantara
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara siap mengawal kebijakan bantuan sosial (bansos) pengganti subsidi BBM untuk masyarakat tak mampu. Bantuan tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transportasi umum.

"BEM Nusantara akan tetap mengawal bagaimana pengalihan subsidi BBM tepat sasaran dan tepat waktu," kata Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Hal itu dikatakan Reja usai BEM Nusantara Daerah Riau mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar di Balik Kenaikan Harga BBM' di Aula STIE Riau, Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Reja berharap bansos ini dapat meringankan beban masyarakat. Khususnya bansos kepada pelaku transportasi umum yang terimbas kenaikan harga BBM.

"Jangan sampai masyarakat terbebani akan tarif transportasi umum," kata Reja.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UMRI Bakaruddin mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis jangka panjang. Ia juga sepakat kebijakan pencabutan subsidi dialihkan ke bantuan langsung tunai. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikawal dengan tepat agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Di samping itu Bakaruddin menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan yang dapat menghidupkan UMKM lokal, serta kebijakan agar suku bunga rendah yang dapat berpengaruh terhadap investasi.

"Jaga tingkat bunga bank supaya investasi itu bisa berkembang. Kalau tingkat suku bunga naik, otomatis investasi tidak akan tumbuh, itu yang harus dijaga pemerintah," kata Bakaruddin.

Sekadar informasi, bansos sektor transportasi adalah bantuan subsidi diperuntukkan bagi para pelaku angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Bantuan sosial ini rencananya akan disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Pemerintah pusat meminta agar pemda menyiapkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT