.webp)
Isu kebocoran data pemerintah menjadi pembicaraan serius dalam beberapa hari terakhir usai kemunculan hacker Bjorka. Sejumlah pejabat menyampaikan pernyataan berbeda mengenai isu kebocoran data ini.
Awalnya isu kebocoran data negara ini ramai dibahas warganet setelah hacker Bjorka mengklaim telah mempunyai surat-surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi. Kabar ini ramai dibahas di Twitter, salah satu akun Twitter memposting tangkapan layar dari sebuah forum internet. Dalam screenshot tersebut, ditampilkan akun bernama Bjorka yang mengklaim mempunyai surat dan dokumen untuk presiden dalam periode 2019-2021.
Akun itu mengklaim dokumen yang dibobolnya itu termasuk koleksi surat-surat dari BIN yang berlabel rahasia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Transaction of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K," demikian subjek postingan Bjorka di forum internet tersebut. Postingan itu dimuat pada hari ini, Jumat (9/9).
Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden telah bocor. Dia menyatakan kabar dokumen BIN dibobol hingga diposting di forum internet tersebut sebagai kabar bohong.
"Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran," kata Wawan kepada detikcom.
Dia mengatakan penanganan dokumen BIN dilakukan agar tetap aman. Dia menegaskan surat untuk presiden juga diberi pengaman khusus.
"Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi) dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor," tegasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya
Bantahan Kasetpres
Kasetpres Heru Budi Hartono juga angkat bicara. Heru menyebut tangkapan layar mirip surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi yang bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Sebenarnya tak ada dokumen yang bocor ke peretas itu.
"Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru dilansir Antara, Sabtu (10/9/2022).
Heru menyatakan aparat negara bakal memburu Bjorka. Sebab, tindakan Bjorka dinilai telah melanggar hukum.
"Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya," kata Heru.
Pernyataan BSSN
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data pada penyelenggara sistem elektronik (PSE) di kementerian dan lembaga. BSSN saat ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait dugaan kebocoran data itu.
"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya, Sabtu (10/9/2022).
Ariandi mengatakan saat ini BSSN tengah melakukan upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu, kata Ariandi, sebagai langkah untuk mencegah risiko yang lebih besar.
"BSSN bersama PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," jelasnya.
Selain itu, Ariandi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri mengenai dugaan kebocoran data ini untuk langkah hukum lebih lanjut.
"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," jelasnya.
Lebih lanjut Ariandi menegaskan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Dia mengatakan BSSN akan memberikan dukungan teknis untuk memastikan keamanan data.
"BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa 'Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya'," jelasnya.
Respons Mahfud Md
Pernyataan berbeda disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud menganggap isu kebocoran data ini belum berbahaya.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul. Itu kan yang sudah ada di koran tiap hari. Ini yang mau jadi presiden, ini yang begini, kan cuma itu aja, nggak ada yang rahasia negara dari yang beredar itu," kata Mahfud di kantornya, Senin (12/9/2022).
Mahfud tak memungkiri bahwa telah terjadi kebocoran data. Dia juga sudah menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Soal bocornya data, data negaralah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN kemudian dari analisis Deputi VII saya, terjadi di sini, di sini," ucap Mahfud.
Namun Mahfud menyebut data yang bocor itu bukan rahasia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan data yang muncul itu bisa didapat dari berbagai sumber.
"Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama," imbuhnya.
