Partai Garuda Kritik Wali Kota Cilegon yang Teken Penolakan Gereja

ADVERTISEMENT

Partai Garuda Kritik Wali Kota Cilegon yang Teken Penolakan Gereja

Fajar Pratama - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 11:44 WIB
Juru Bicara (Jubir) Partai Garuda Teddy Gusnaidi
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi/Foto: Partai Garuda
Jakarta -

Partai Garuda mengkritik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang ikut meneken surat penolakan gereja di Cilegon. Partai ini menilai apa yang dilakukan Helldy dilatarbelakangi urusan elektoral.

"Kalau Walikota menolak pembangunan rumah ibadah karena ada aturan yang belum dijalankan, itu wajar, karena wali kota harus menegakkan aturan. Tapi kalau Walikota ikut menandatangani penolakan, ini yang tidak wajar, karena sudah bukan lagi urusan aturan, tapi urusan like dislike," ujar Jubir Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Senin (12/9/2022).

Diketahui, penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, terus menuai polemik. Penolakan ini berawal dari massa yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Cilegon.

Demo itu terjadi pada Rabu (7/9) dengan tuntutan penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon. Polemik ini makin meruncing usai Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja tersebut.

Kembali ke Teddy. Dia mengatakan, Helldy sebagai Kepala daerah, seharusnya meluruskan bahwa berdasarkan amanat UUD 45, Negara menjamin peribadatan rakyat. Bukan malah ikut menandatangani petisi penolakan.

"Sebagai Walikota, ingatkan bahwa untuk membuat rumah ibadah harus melalui mekanisme ini dan itu. Ingatkan juga bagi yang menolak, bahkan proses hukum jika ada yang menggunakan kekerasan untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah. Inilah salah satu tugas Walikota," kata Teddy.

"Saya yakin, sekelas Walikota tentu paham bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan di negara Pancasila. Saya yakin, Walikota tidak anti terhadap Pancasila. Alasan penolakan bisa saja berhubungan dengan urusan suara, urusan elektabilitas. Demi hal itu, akhirnya mengkhianati Konstitusi negara," sambung pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Garuda itu.

Teddy mengingatkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang lahir karena perbedaan. Negara yang berdasarkan hukum.

"Bukan negara barbar yang dijalankan berdasarkan kebencian," pungkas Teddy.

Tanggapan Wali Kota Cilegon

Helldy menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya itu untuk mengikuti keinginan masyarakat. Helldy juga mengklaim Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah.

"Terkait dengan penandatangan bersama yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat," kata Helldy melalui keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

(fjp/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT