.webp)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan rekomendasi di lembaga Polri kepada pemerintah Indonesia. Komnas HAM meminta diberi kewenangan melakukan audit kinerja kepolisian.
"Kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM lain," kata Taufan, Senin (12/9/2022).
Hal itu disampaikan saat Komnas HAM menyerahkan hasil pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir Yosua Hutabarat (Josua) kepada Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta. Laporan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufan mengatakan rekomendasi ini diberikan hanya karena terkait kasus Brigadir J. Dia mengatakan rekomendasi ini didasarkan pada data-data dan pengaduan yang diterima Komnas HAM.
"Ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Josua, tapi juga dari data-data, pengaduan, atau kasus-kasus yang selama ini kami tangani terutama dalam 5 tahun periode di bawah kepemimpinan kami," katanya.
Komnas HAM mempunyai 4 rekomendasi lainnya untuk reformasi institusi Polri. Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan kapolri menyusun satu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lain yang dilakukan anggota Polri.
"Seperti yang kita alami, anggota Polrinya, bahkan pejabat Polrinya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan penyusunan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta pengawasan bersama terhadap kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau kekerasan yang dilakukan anggota Polri.
"Jadi perlu ada mekanisme bersama antara pihak polisi dan Komnas HAM," kata dia.
Simak video 'Wanti-wanti Kapolri ke Anggota: Melanggar Aturan, Saya Copot!':
