.webp)
Anies Baswedan akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. PDIP DKI Jakarta mengkritik Anies karena janji-janji politik Anies banyak yang tak terpenuhi hingga menjelang selesai bulan depan.
"Ya kalau dari 23 janji itu lebih banyak yang belum terpenuhi daripada yang sudah terpenuhi, khususnya yang mudah dihitung ya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
Gembong memberi contoh janji-janji Anies yang belum terpenuhi. Berikut ini kritik Gembong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Penyediaan hunian
Pertama adalah janji Anies yang ingin menyediakan 350 ribu hunian layak bagi warga Jakarta dalam 5 tahun masa kepemimpinannya.
"Sekarang belum sampai 50 ribu, artinya kan jauh banget, apakah ada 30 persen? Nggak sampai," ucapnya.
2. Jakpreneur-OK OCE
Kemudian program Jakpreneur yang dulu OK OCE, Gembong menyebut, Anies dulu berjanji akan mencetak 200 ribu wirausahawan dalam 5 tahun. Namun, ia menilai target program itu tidak terpenuhi.
"Kemudian mencetak wirausahawan baru dalam 23 janji itu adalah 200 ribu selama 5 tahun. Ya semua realisasinya cuma sekadar angka, tapi terealisasi? Tidak," ucapnya.
3. Penanganan banjir
Program Anies soal penanganan banjir tak luput menjadi sorotan Gembong. Menurut Gembong, Anies tidak mengerjakan program mengatasi banjir di Jakarta, baik lewat program normalisasi maupun naturalisasi sungai.
"Selama 5 tahun kita hanya berkutat perdebatan soal istilah apakah menggunakan normalisasi atau naturalisasi, tapi dua-duanya toh tidak dikerjakan. Beliau hanya mengerjakan program pengentasan banjir itu melalui program drainase vertikal, sumur resapan," ujarnya.
"Pertanyaannya apakah itu sudah mengatasi persoalan banjir? Jawabannya belum, karena fakta di lapangan dari sekian puluh ribu sumur resapan yang dibangun, faktanya tidak banyak membawa dampak maksimal pengentasan persoalan banjir," tambahnya.
Tapi, Gembong mengakui bahwa program sumur resapan bukannya tanpa manfaat. Menurutnya, sumur resapan memiliki manfaat untuk menyiapkan cadangan air ketika musim kemarau.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
4. DP Rp 0
Lebih lanjut, Gembong menyinggung soal program rumah DP 0 Rupiah yang berujung masalah di KPK. Ia menyebut sejak awal telah menyampaikan bahwa program tersebut bukan kebijakan tunggal dari gubernur saja.
"Ada kebijakan lain yang menyertai kebijakan gubernur itu, kebijakan lain itu apa? Soal aturan perbankan yang tidak memperbolehkan kredit tanpa DP, makanya tersendat. Maka Pak Anies pinter juga mengelabuinya, dari mana? Pak Anies mengelabui bahwa DP-nya dibayari, dipinjami dulu dari APBD. Tapi itu pun tidak berjalan, bahkan pada akhirnya bermasalah kan soal DP 0 Rupiah," katanya.
Apresiasi Transportasi
Namun, Gembong juga mengapresiasi Anies yang dianggap cukup berhasil dalam mengintegrasikan transportasi publik di Jakarta. Meski begitu, program integrasi transportasi publik itu harus terus ditingkatkan.
"Bagi kami, Fraksi PDIP mengapresiasi juga soal itu, karena kami anggap cukup berhasil. Namun memang masih banyak perlu perbaikan, perbaikan dalam arti apa? Integrasi kan bukan hanya soal integrasi rute, tapi mekanisme pembayaran dan sebagainya mesti ditingkatkan untuk dijadikan terintegrasi," imbuhnya.
