Kalla: UN Ulangan Digelar, Pendidikan Kita Setback

Jakarta - Hingga kini pemerintah masih bersikukuh untuk tidak menggelar ujian nasional (UN) ulangan bagi para siswa-siswi yang tidak lulus. Demo-demo yang digelar siswa yang gagal UN tidak mempengaruhi sikap pemerintah. Bila sampai UN ulangan digelar, maka pendidikan di Indonesia akan mengalami kemunduran. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu dengan para pemimpin media massa nasional di rumah dinas Wapres, Jl. Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2006) malam. "Kalau pemerintah berubah sikap gara-gara ada demo, ya bagaimana. Sekali UN ulangan digelar, maka pendidikan kita akan setback," ujar Kalla dengan serius. Menurut dia, UN digelar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hampir semua negara juga menerapkan UN ini. Sosialisasi penyelenggaraan UN juga sudah dilakukan jauh-jauh hari. "Sejak Oktober lalu, kita sudah sosialisasikan bahwa tidak akan ada UN susulan. Ini seharusnya memacu siswa untuk makin rajin belajar," ujar dia. UN sendiri sudah digelar sejak zaman dulu. Namun, sejak 20 tahun terakhir, UN dihapus. Akibatnya, siswa-siswa yang pintar maupun bodoh diluluskan semua. "Dulu kan begitu. Bupati berlomba-lomba daerahnya bisa lulus 100 persen," tutur Kalla. Padahal, kata dia, saat itu pendidikan Indonesia mengalami degradasi. "Saya membandingkan soal matematika antara zaman saya dengan tahun 90-an. Jauh sekali bedanya. Sekarang ini, soal Matemtika lebih gampang," kata mantan Menko Kesra yang mengembalikan kebijakan UN mulai tahun 2003 ini. Meski begitu, Kalla mengakui penyelenggaraan UN ini masih ada kelemahannya. Dan itu wajar, karena ini masih berproses. "Tahun depan, pengawasan akan ditingkatkan. Kalau perlu polisi diikutkan untuk menggeledah para siswa, agar tidak ada yang membawa handphone," kata dia. Tentang kemunculan tim sukses-tim sukses di masing-masing sekolah untuk menyukseskan kelulusan siswanya, Kalla mempersilakannya. "Asal jangan tim sukses saat ujian. Mereka boleh sebelum ujian menggelar latihan-latihan, dan sebagainya," kata dia. Selain meningkatkan mutu, kata Kalla, UN ini juga digunakan untuk pemetaan. Mana daerah yang tingkat kelulusannya rendah. "Jadi, nanti ke depan, anggaran pendidikan di daerah itu akan dinaikkan," ujar dia. Menyinggung tentang anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan, menurut Kalla, anggaran pendidikan terus naik setiap tahun. Namun untuk merealisasikannya dengan cara menaikkan persentase anggaran pendidikan dan mengurangi persentase anggaran di pos lain, akan sulit. Makanya, kata Kalla, realisasi anggaran pendidikan semakin besar, bila ada dua hal yang dilakukan. Pertama, mengurangi subsidi BBM. "Untuk menaikkan harga BBM sudah sangat sulit. Makanya, pemerintah mencari energi alternatif, seperti batubara," ujar dia. Kedua, menurunkan bunga pembayaran utang luar negeri. (asy/)