Koopskam Harus Jelaskan Hasil Kerjanya di Sulteng

Jakarta - Sebelum dibubarkan pada 4 Juli, Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah (Sulteng) harus menjelaskan hasil kinerjanya terlebih dahulu di Poso."Apa dibubarkan karena tidak bisa koordinasi dengan aparat di lapangan atau karena misinya sudah komplet. Padahal saat ini keamanannya tidak kondusif lagi, ada bom yang meledak lagi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Amris Hassan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2006).Politisi asal PDIP ini mengaku setuju Koopskam dibubarkan."Karena hasil kunjungan kerja Komisi I di lapangan ada informasi terjadi hal yang tidak sinkron antara Koopskam dengan aparat di daerah," ujar Amris.Amris mengusulkan agar keamanan di Poso diserahkan kepada aparat daerah. Namun tetap di bawah kendali operasi (BKO) TNI.Koopskam Sulteng dibentuk 5 Januari 2006 dan diberi batas waktu bekerja hingga Juli. Koopskam bertanggung jawab pada Menko Polhukam Widodo AS. Koopskam pimpinan Inspektur Jenderal Pol Paulus Purwoko ini merupakan perluasan satuan tugas di Poso. (aan/)