Banyak Rapat, SBY Miskin Putusan
Senin, 03 Jul 2006 11:26 WIB
Jakarta - Usul penggunaan bahan bakar bio sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) telah lama didengungkan. Karena itu rapat kabinet terbatas yang diselenggarakan Presiden SBY mengenai masalah itu dinilai terlambat."Banyak rapat tapi minim keputusan, nihil keputusan, karena persoalan di sektor riil tidak segera diambil," cetus anggota DPR dari FPDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom di Jakarta, Senin (3/6/2006).Hasto dimintai pendapat mengenai rapat kabinet terbatas yang dilangsungkan di Hotel Losari, Magelang, Jawa Tengah pada 1-2 Juli.Menurut Hasto, rapat yang diselenggarakan SBY itu tidak efektif. Dia menyesalkan rapat terlambat digelar dan diselenggarakan di luar Jakarta. Padahal yang penting bukanlah rapat digelar di mana, namun keputusan yang diambil."Seolah-olah mau publish ke media kalau kerja keras. Mau tunjukkan di hari libur juga ada rapat. Seolah itu lebih penting ditunjukkan dari pada realisasi hasil rapat," cetus anggota Komisi VI DPR ini.Ditambahkan Hasto, lama kelamaan rakyat akan bosan dengan tampilan rapat yang selalu disajikan."Presiden begitu pulang dari luar negeri rapat di bandara, besoknya rapat lagi. Yang saya bingung, kenapa soal bio fuel ini tidak segera dirapatkan dari dulu biar langsung ada keputusan. DPR kan sudah usulkan itu sejak 2 tahun lalu," ketusnya.Meski demikian, Hasto memilih menyikapi hal itu dengan cara positif. "Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali," ujarnya diplomatis.Hasto menambahkan, meski terlambat merespons usulan bahan bakar bio, namun pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa konversi bahan bakar ini merupakan langkah yang benar."Pemerintah juga harus menetapkan pembagian peran antara BI, BPPT, dan universitas dalam pengembangan bio fuel ini. Jangan lupa masih ada persoalan finansial, sehingga pemerintah harus melibatkan perbankan nasional," papar Hasto.Yang tak kalah penting, menurut pria berkacamata ini, adalah masalah market. "Jadi bagaimana Pertamina bisa lebih agresif melakukan kontrak pembuatan bio fuel, harus didorong pemerintah juga," tandasnya.
(nvt/)











































