.webp)
Perlawanan balik dilakukan Suharso Monoarfa setelah dilengserkan dari kursi Ketua Utama PPP. Suharso menegaskan masih sebagai Ketua Umum PPP dan meminta kader yang tak mau berkonsolidasi angkat kaki.
Pernyataan itu disampaikan Suharso saat mendatangi acara bimbingan teknis (bimtek) PPP yang digelar di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, sebagaimana dalam video yang diterima redaksi. Kedatangan Suharso disambut riuh kader.
Dia berdiri di panggung sambil menyampaikan kalimat perlawanan. Dengan tegas Suharso mengatakan bahwa keputusan pemberhentiannya ilegal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua, hal-hal yang disampaikan itu tentu melanggar seluruh aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga," kata Suharso.
Menteri PPN/Kepala Bappenas itu meminta para kader PPP bersatu. Baginya, tak ada tempat bagi kader yang enggan berkonsolidasi.
"Kita tidak ingin konflik lagi, kita sudah lelah. Pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi minggir," ujarnya.
Suharso menegaskan masih ketua umum partai berlambang Ka'bah itu.
"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi, ya, saya ingin mengatakan sekali lagi, saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan," ujarnya.
Gema Selawat Sambut Suharso
Selain acara bimtek PPP, Suharso kemarin juga mendatangi Workshop Anggota Legislatif PPP di Jakarta. Kedatangan Suharso disambut gema selawat dari para kader PPP yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menegaskan masih sebagai Ketua Umum PPP. Dia menyatakan informasi yang kini beredar tentangnya tidaklah benar.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa yang dikembangkan (informasi) adalah tidak benar," ujar Suharso dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).
Soal adanya pencatutan nama juga diungkap Suharso. Dia mengatakan ada pencatutan nama untuk memuluskan pelengserannya.
Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga Suharso sebut. Dia menegaskan informasi yang menyebut nama Presiden Jokowi dan lembaga negara terkait persoalan PPP adalah berita bohong.
"Jangan bawa-bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam urusan ini, dan Presiden telah menegaskan hal tersebut," tegasnya.
