.webp)
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritik rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang akan diumumkan pekan ini. Menurutnya, kenaikan tarif ojol membuat rakyat susah karena tidak mempertimbangkan kesulitan hidup rakyat yang saat ini baru saja berhadapan dengan kenaikan harga BBM.
"Saya sangat heran apa dan darimana dasar penyesuaian tarif yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah BBM, kini tarif ojol juga mau dinaikkan. Sementara di sisi lain, harga barang-barang kebutuhan pokok tengah melambung tinggi. Pemerintah seperti menyulut bara dalam sekam, persoalan ekonomi rakyat yang susah akan semakin menyedihkan. Daya beli akan semakin melemah, kemiskinan bertambah," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).
Pasalnya, lanjut Syarief, mengutip data dari lembaga riset digital Hootsuite tahun 2022 menunjukkan 191,4 juta dari 204,7 juta pengguna internet tercatat sebagai pengguna sosial media aktif, termasuk pengguna aplikasi ojek online di dalamnya. Data dari APJII tahun 2022 juga menunjukkan sebanyak 76% pengguna internet di Indonesia mengakses ojek online. Hal ini dapat diartikan dampak kenaikan tarif ojol akan sangat terasa pada perekonomian rakyat, khususnya generasi milenial, apalagi jika mengingat ojol adalah mode transportasi yang digunakan secara masif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengatakan masyarakat ekonomi lemah menjadi masyarakat yang paling terdampak dari kenaikan tarif ojol ini. Ia juga mengatakan pemerintah bisa saja berargumen akan adanya bantuan langsung tunai sebagai skema mitigasi, namun pemerintah melupakan kenaikan harga ini mempunyai efek domino ke berbagai sektor. Sebab, ketika harga BBM dan ojol naik, maka harga komoditas juga akan naik karena terdampak dari kenaikan ongkos produksi dan logistik.
Syarief menambahkan, kenaikan harga komoditas akan terus bertahan dan cenderung mengalami kenaikan. Tapi disayangkan, tingkat kenaikan pendapatan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga barang. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah menganggap kenaikan harga sebagai solusi, maka pemerintah gagal memahami hakikat sebagai pengelola dan pengatur kebijakan.
"Pemerintah dapat sesuka hati menaikkan harga, bahkan tanpa landasan yang logis dan terukur sekalipun. Tetapi jika pemerintah kerapkali mengambil posisi seperti ini, maka sangat wajar rakyat mempertanyakan keberpihakan pemerintah. Padahal ada banyak skema kebijakan yang dapat diambil tanpa perlu mengorbankan rakyat." pungkas Syarief.
Simak juga video 'Ini Negara-negara yang Jadikan Driver Online Karyawan':
