Massa Buruh Ancam Mogok Nasional Apabila Harga BBM Tak Diturunkan

Jakarta -

Sejumlah massa gabungan menggelar demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus). Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal menyinggung soal mogok nasional.

Said mengajak massa demo untuk menggelar mogok nasional apabila harga BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap disahkan dan upah tidak dinaikkan. Dia mengancam mogok nasional digelar akhir tahun.

"Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," kata Said di depan gedung DPR, Selasa (6/9/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said meminta massa buruh tidak takut menggelar mogok nasional. Mogok nasional, lanjutnya, dilakukan secara konstitusional.

"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban," paparnya.

"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, DAMRI, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," tambahnya.

Said mengatakan ekonomi rakyat menjadi korban atas kebijakan pemerintah. "Ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Atas nama APBN, mereka tega menyengsarakan rakyat," terangnya.

Diketahui, polisi menyiapkan personel pengamanan untuk mengawal kelancaran aksi di lokasi. Ribuan personel gabungan turut serta.

"Di DPR kita siapkan 3.200 personel gabungan TNI-Polri. Di Patung Kuda sekitar 4.000-an (personel)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.

Simak video 'Demo Buruh Bubar, Giliran Mahasiswa Geruduk Gedung DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Minta DPR Bentuk Pansus BBM

Massa buruh meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.

"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Said Iqbal.

Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR.

"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suara kan suara rakyat, kamu punya hak kamu punya hak interpelasi DPR gunakan ini, saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.

Ia menjelaskan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, jika memungkinkan, aksi itu direncanakan digelar setiap seminggu sekali.

Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.

"Beberapa waktu yang lalu kenapa omnimbus law dimenangkan MK, salah satu pertimbangan MK karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat, kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan BBM," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya