Data Jadup Banyak Yang Ganda

Yogyakarta - Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) menyatakan pihaknya hanya memberikan sekitar 75 persen dari data yang diajukan bagi warga yang menjadi korban bencana gempa. Alasannya dari data yang diajukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten itu banyak data yang tidak seusai dengan kenyataan di lapangan dan perlu diverifikasi.Hal itu diungkapkan oleh Wakil Koordinator Operasional I Posko Bakornas PBP Brigjen Edi Wibowo kepada wartawan di Posko Bakornas di Kepatihan Jalan Malioboro Yogyakarta, Jumat (30/6/2006)."Sampai sekarang ini memang masih ada korban gempa yang belum menerima bantuan tersebut. Ini hanya masalah waktu saja, pasti akan sampai bantuan tersebut," katanya.Menurut Edi, belum sampai bantuan kepada korban bencana itu disebabkan karena distribusi bantuan yang dilakukan melalui kecamatan itu memerlukan waktu.Dari kecamatan sebelum diterima kepada warga yang menjadi korban juga harus dicek ulang data tersebut oleh masing-masing desa."Ini memang perlu waktu. Namun kami berharap hari ini bantuan harus segera diselesaikan hingga diterima para korban gempa," katanya.Mengenai keputusan pemerintah hanya memberikan bantuan jatah hidup sebesar 75 persen dari jumlah data yang diajukan.Edi mengatakan keputusan itu diambil dengan pertimbangan masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga perlu diverifikasi lagi agar cocok.Oleh karena banyak yang tak cocok, Bakornas kemudian mengambil keputusan untuk sementara penyaluran dana jadup tetap 75 persen dari data yang diajukan."Buktinya adanya pengembalian amplop jatah hidup di seluruh DIY yang mencapai 190.824 amplop dengan alasan nama dobel, tidak ditemukan orangnya, atau KK ganda. Tetapi korban gempa yang merasa belum terdata dapat mengajukan diri untuk didata kembali," katanya. (ddn/)