.webp)
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memprediksi partai politik yang mendukung pemerintah tidak akan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu, kata Adi, berangkat dari korespondensi historis partai politik tersebut.
"Saya haqqul yaqin 4000% partai-partai politik pemerintah tidak akan menolak soal kenaikan BBM ini, 82% koalisi pemerintah akan sa'mina wa atho' na, sa'mina wa'asoina dengan kebijakan ini, karena apa? Korespondensi historisnya jelas kok, tak ada satu pun partai politik Pak Jokowi itu protes dan berontak setiap ada keputusan-keputusan politik strategis yang tidak pernah pro rakyat," kata Adi Prayitno di diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).
Adi mengatakan wacana kenaikan harga BBM ini sejatinya bisa dimanfaatkan sejumlah partai politik. Sebab, kata Adi, partai politik yang bersuara kontra terkait penolakan harga BBM bisa mendulang eksistensi di mata masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mau populer, kalo mau hebat, kalau mau direspons positif sama rakyat, saya kira Pak Sugeng (Ketua Komisi VII DPR) dengan teman-temannya yang lain tolak kenaikan BBM saat ini, sampai ada skenario yang jauh lebih baik, karena kondisinya tidak memungkinkan, kan banyak skenario-skenario lain, yang saya sebut mengantisipasi kebocoran yang sering sekali digunakan perusahaan besar itu," kata Adi.
Lebih lanjut, Adi mengaku saat ini tengah menunggu gebrakan partai-partai pendukung pemerintah untuk mulai berani berseberangan dengan sikap politik pemerintah. Apalagi, kata Adi, kenaikan harga BBM ini jelas akan merugikan rakyat.
"Saya sebenarnya menunggu kutukan periode kedua di mana partai-partai pendukung pemerintah ini agak mulai berani bersebrangan dengan sikap politik pemerintah yang jelas-jelas itu bertentangan dengan rakyat. Saya lihat NasDem sinyal-sinyalnya sudah mulai ada, apa sinyal-sinyalnya? Berani menawarkan calon presiden di luar orangnya Pak Presiden secara terbuka. Ini kenaikan BBM jelas-jelas merugikan rakyat ayo dong tolak," ujar Adi.
Perhitungan Harga Baru BBM Diserahkan ke Jokowi
Presiden Jokowi mengatakan hasil perhitungan harga baru BBM akan diserahkan kepadanya. Sejumlah menteri sebelumnya telah mengkaji perhitungan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar.
"Untuk (harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9).
Jokowi mengatakan masyarakat sudah mulai mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM sebesar Rp 600.000 untuk 4 bulan. Ia berharap BLT BBM ini bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
"Tadi diserahkan untuk 2 bulan di depan sudah diserahkan ya untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar provinsi Maluku ini di Saumlaki ya dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga sudah menyalurkan BLT BBM sejak 31 Agustus 2022 di Kantor Pos Kabupaten Jayapura. Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap melalui Kantor Pos.
Adapun jumlah penerima dari BLT BBM ini sekitar 20,6 juta orang. Jokowi berharap BLT BBM ini bisa meringankan pengeluaran masyarakat.
"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM, kepada 20,6 juta penerima manfaat juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja. Juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," tutupnya.
Simak Video 'KSP Minta Masyarakat Tenang soal Wacana Kenaikan BBM':
