ADVERTISEMENT

Dissenting Opinion, 3 Hakim MK Minta Parpol di Pemilu Diverifikasi Faktual

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 01 Sep 2022 12:32 WIB
Enny Nurbaningsih mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi (MK). Pengucapan sumpah itu dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo.
Enny Nurbaningsih (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Tiga hakim konstitusi menyatakan semua parpol peserta pemilu harus diverifikasi tanpa melihat parpol baru atau lama. Namun suara ketiganya kalah dengan suara mayoritas sehingga parpol Senayan cukup dilakukan verifikasi administrasi, tidak perlu dilakukan verifikasi faktual.

Tiga hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih.

"Verifikasi faktual diperlukan karena, jikalau verifikasi faktual tidak dilakukan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya mengandalkan kebenaran dan keakuratan dokumen yang diserahkan partai politik," demikian pertimbangan ketiganya dalam dissenting opinion-nya yang tertuang dalam putusan MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (1/9/2022).

Merujuk fakta empiris, misalnya dalam verifikasi 2019, masih terbuka kemungkinan perbedaan antara data administratif dengan hasil verifikasi faktual, baik soal keterpenuhan jumlah anggota maupun soal akurasi kepengurusan di setiap daerah. Selain itu, verifikasi faktual diperlukan karena adanya pemekaran dan pembentukan wilayah atau daerah baru.

"Dalam hal ini, kami sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa verifikasi faktual merupakan jantung dari verifikasi partai politik peserta pemilu," beber ketiganya.

Menurut ketiganya, meniadakan atau menghapus pembedaan perlakuan dalam verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu merupakan perwujudan pemenuhan dasar, yaitu 'hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum' sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

"Oleh karena itu, kami tetap sama dengan pendirian sebelumnya, yaitu semua partai politik harus diverifikasi, baik secara administratif maupun faktual, untuk menjadi peserta pemilu," urai Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih.

Verifikasi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu:

Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

"Dengan demikian, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan a quo," cetus Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih.

Namun, pendapat Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih kalah suara dengan suara mayoritas hakim konstitusi. Alhasil, permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kandas.

"Gugatan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

Simak Video 'Jokowi: Belum Tentu Elektabilitas Tinggi Diajukan Parpol Maju Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT