Terungkap! Ini Alasan Hakim Sahkan Bambang Pamungkas Jadi Ayah 2 Anak Amalia

ADVERTISEMENT

Terungkap! Ini Alasan Hakim Sahkan Bambang Pamungkas Jadi Ayah 2 Anak Amalia

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 01 Sep 2022 11:09 WIB
Persija Jakarta menggelar latihan perdana untuk menyambut kompetisi Liga 1 2019. Persija menjalani persiapan di markas latihan baru di Lapangan Aldiron, Jakarta.
Bambang Pamungkas (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Bambang Pamungkas adalah ayah dua anak yang dilahirkan Amalia Fujiwati. Padahal Bambang Pamungkas mengingkari anak itu adalah anak biologisnya. Apa alasan hakim menyatakan Bambang Pamungkas adalah ayah dua anak itu?

Kasus bermula saat Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiwati menikah siri pada 2018. Dari pernikahan itu, kemudian lahir dua anak. Belakangan, terjadi selisih paham, Bambang tidak mengakui kedua anaknya itu sebagai anaknya.

Amalia lalu menggugat Bambang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel). Gugatan itu kandas. Pada September 2021, PA Jaksel memutuskan dua anak itu bukan hasil pernikahan Bambang Pamungkas-Amalia.

Amalia tidak tinggal diam dan mengajukan banding. Usahanya membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta memutuskan kedua anak itu adalah anak Bambang Pamungkas-Amalia.

"Berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa kartu golongan darah anak 1 dan anak 2 serta kakaknya seayah mempunyai golongan darah yang sama, yaitu golongan darah B Reshus + membuktikan bahwa anak-anak Pembanding (Amalia) dengan saudara seayah anak-anak tersebut mempunyai golongan darah yang identik sehingga menambah keyakinan majelis hakim tingkat banding bahwa dua orang anak-anak Pembanding tersebut merupakan anak-anak biologis Terbanding (Bambang)," demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dikutip detikcom, Kamis (1/9/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Siti Romlah Humaidy dengan hakim anggota Musfizal Musa dan Brdra A Salmiah.

"Hasil tes DNA yang telah dilakukan atas anak 1 dan 2 pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan hasil test menunjukkan probabilitas 92,3 persen, artinya keduanya memiliki salah satu orang tua kandung (ayah biologis) yang sama," beber hakim tinggi.

Hasil tes DNA ini sewaktu masih dalam masa pembuktian pada sidang di PA Jaksel belum keluar hasilnya karena memakan waktu yang lama. Dan barulah pada tahap kesimpulan majelis hakim sudah tidak dapat menerima tambahan bukti-bukti, maka disertakanlah hasil tes DNA ini pada saat mengajukan banding.

"Ini sebagai bukti tambahan. Majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan mempertimbangkannya untuk menambah keyakinan majelis hakim," urai majelis.

Lalu apa dasar hukum majelis tinggi mengakui hasil tes DNA sebagai bukti ayah biologis?

Dasarnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang kasus Machicha Mochtar. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, yakni Prof Machfud Md, menyatakan dan mengklarifikasi 'bahwa yang dimaksud majelis Mahkamah Konstitusi dengan anak luar kawin bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan'.

"Dengan demikian, kasus Machicha Mohtar dengan seorang anak laki-laki hasil perkawinannya dengan Moerdiono adalah sama dan sebangun dengan kasus yang saat ini sedang diajukan banding oleh Pembanding, dan majelis hakim dapat menerima alasan Pembanding tersebut," kata majelis tinggi menegaskan.

Majelis hakim juga menghukum Bambang Pamungkas untuk memberi nafkah Rp 7 juta kepada kedua anaknya. Giliran Bambang Pamungkas yang tidak terima dan mengajukan kasasi. Bukannya dikabulkan, MA malah memperberat hukuman.

"Majelis hakim kasasi dalam perkara Nomor 692 K/AG/2022 menyatakan, alasan kasasi pemohon kasasi tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Duduk sebagai ketua majelis Yasardin dengan hakim anggota Busra dan Abdul Manaf.

"Namun menurut MA putusan judex facti perlu diperbaiki terkait besaran nominal nafkah anak yang oleh judex facti ditetapkan sebesar Rp 7 juta setiap bulan, lalu MA menerapkan menjadi Rp 10 juta setiap bulan," ucap Andi Samsan Nganro yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut judex juris (majelis kasasi) dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dengan perbaikan.

"Demikian diputus oleh majelis hakim agung dalam rapat permusyawaratan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 oleh majelis hakim tersebut," pungkas Andi Samsan Nganro.

Simak juga 'Kisruh Amalia Fujiwati Vs Bambang Pamungkas yang Tak Kunjung Usai':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT