.webp)
Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan mengatakan desakan agar Suharso Monoarfa segera mundur dari kursi Ketum PPP demi menyelamatkan partai. Usman mengatakan majelis memiliki wewenang membahas dan mengkaji persoalan kepartaian.
"Majelis berwewenang untuk membahas dan mengkaji persoalan kepartaian, memberikan arahan, pertimbangan, nasihat kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran Islam dalam rangka penyelamatan partai dari kemerosotan, kemunduran dan kehancuran. Ini inti tugas utama para pimpinan majelis," kata Usman kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).
Selain itu, Usman mengatakan Majelis PPP berwewenang mengeluarkan fatwa yang isinya tak terbatas dan harus diikuti oleh dewan pengurus pusat, dewan pengurus wilayah, dan dewan pengurus daerah. Usman mengatakan ihwal ini sudah menjadi fatsun di PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahkan dapat mengeluarkan fatwa majelis yang isinya tidak terbatas dan ini harus diikuti oleh pengurus pusat, wilayah dan daerah. Karena ini sudah menjadi fatsun partai PPP yang berasaskan Islam merupakan warisan ulama dan ini sangat sakral sejak berdirinya PPP," kata politikus senior PPP itu.
Usman lalu mengungkit soal awal Suharso dapat menjabat kursi Ketum PPP. Menurutnya, Suharso menjadi Ketum PPP atas fatwa Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair atau Mbah Moen.
"Kalau boleh jujur bahwa fakta sejarah di mana Bapak Suharso Monoarfa bisa menjadi Ketua Umum DPP PPP karena fatwa Majelis Syariah, Bapak Almukarom KH Maimun Zubair. Seorang ulama karismatik yang didengar, menjadi rujukan PPP, bahkan umat Islam Indonesia," ujarnya.
"Ini adalah salah satu ikhtiar atau mekanisme yang ditempuh oleh pimpinan majelis untuk menyelamatkan partai," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Dipolisikan Terkait 'Amplop Kiai', Suharso: Itu Kesalahpahaman!':
Suharoso Buka Suara
Suharso Monoarfa sebelumnya buka suara terkait adanya desakan yang kedua kalinya dari 3 ketua majelis partai agar melepas jabatannya buntut kontroversi pidato 'amplop kiai'. Suharso mengaku tidak pernah menerima surat desakan mundur sebagai ketum PPP.
"Nggak terima suratnya," kata Suharso kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).
Suharso menilai adanya desakan agar dirinya mundur dari kursi Ketum PPP tidak perlu direspons. Suharso menegaskan dirinya tidak pernah menerima surat desakan itu.
"Nggak perlu saya respons, saya nggak terima suratnya," jelas Suharso.
"Itu bukan kedua kali juga saya kira, suratnya nggak ada," tambahnya.
