Ternyata Kasus Ini Pintu Masuk Jaksa Usut Korupsi hingga Ratusan Triliun

ADVERTISEMENT

Ternyata Kasus Ini Pintu Masuk Jaksa Usut Korupsi hingga Ratusan Triliun

Dhani Irawan - detikNews
Rabu, 31 Agu 2022 11:58 WIB
Tersangka korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi tiba di Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa.
Foto: Wildan Noviansah/detikcom
Jakarta -

Tanda tanya bermunculan ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut perkara korupsi dengan nilai kerugian negara hingga Rp 100 triliun lebih. Namun ternyata argumentasi yang dibangun jaksa beralasan, bahkan pernah pula diamini Mahkamah Agung (MA).

Salah satu perkara yang mencuat adalah dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Singkatnya, sebut saja kasus korupsi terkait kebun kelapa sawit.

Untuk tersangkanya, jaksa menjerat R Thamsir Rachman dan Surya Darmadi. Nama pertama merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, sedangkan Surya Darmadi disebut sebagai pemilik PT Duta Palma Group.

Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum di mana Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu seluas 37.095 hektare kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani yang merupakan milik Surya Darmadi. Kemudian, izin itu digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Kerugian Negara Rp 78 T Kini Jadi Rp 100 T Lebih

Di awal pengungkapan kasus ini Kejagung mengatakan kerugian negara adalah Rp 78 triliun, yang merupakan gabungan dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Terbaru, Kejagung mengatakan kerugian negara di kasus ini bertambah menjadi Rp 104,1 triliun.

Dalam konferensi pers terbaru di Kejagung pada Selasa (30/8/2022), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bersama Deputi Bidang Investigasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Agustina Arumsari menyampaikan hitungan terbaru dari kasus Surya Darmadi.

Agustina, yang karib disapa Sari, mengatakan lingkup perhitungan BKPB terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group (5 perusahaan) atas pengelolaan kegiatan usaha di atas luasan lahan kelapa sawit sebesar 37.095 hektare. BPKP juga melihat adanya kegiatan yang menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian keuangan negara, seperti adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, penyimpangan lainnya, termasuk upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan.

Semua penyimpangan yang dilakukan dalam kasus tersebut dinilai BPKP secara langsung atau tidak langsung adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sebab, pada setiap kekayaan negara, ada hak negara di situ.

"Kenapa karena memang sebagaimana yang diketahui di dalam pengusahaan seluruh kekayaan negara ada hak negara di situ. Dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan antara lain dalam bentuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan seterunya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sari.

Adapun berdasarkan hasil perhitungan BPKP dalam kerugian keuangan negara di kasus ini, totalnya Rp 4,9 triliun. Sedangkan kerugian perekonomian negara mencapai Rp 99 triliun lebih.

"Kami hitung dengan jumlah untuk kerugian negara ada USD 7,8 juta yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,14 miliar, dan untuk yang lainnya pada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta memang mengalami kerusakan hutan itu, sehingga ada biaya pemulihan kerugian kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah Rp 4,9 triliun," ujarnya.

"Masing-masing sesuai kompetensinya menghitung kerugian keuangan negara. Dan jika seluruh angka dari kami para ahli yang sudah berkolaborasi, seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara dan perekonomian negara, terhitung lah sebesar Rp 99,34 triliun kerugian perekonomian negara," ujar Sari.

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara ini kemudian diserahkan ke penyidik untuk digunakan dalam persidangan. Dalam kesempatan itu, Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan jumlah kerugian keuangan negara saat ini totalnya mencapai Rp 104,1 triliun. Saat ini Kejagung sedang mendalami tidak hanya kerugian keuangan negara saja yang dihitung, tetapi kerugian perekonomian negara juga dihitung.

"Jadi awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara mencapai Rp 78 triliun awal. Sekarang sudah pasti hasil perhitungan yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP dari ahli auditor kerugian negara senilai Rp 4,9 triliun (untuk keuangan). Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun, sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan senilai Rp 78 triliun," kata Febrie.

"Nah ini harus dipahami oleh rekan-rekan. Sekarang kejaksaan tidak lagi hanya memakai instrumen kerugian keuangan negara, tetapi sudah mencoba membuktikan kerugian perekonomian negara, karena ini cakupannya lebih luas seperti yang dijelaskan bu Deputi bahwa yang menjadi hak negara dihitung semuanya sehingga nilainya cukup besar Rp 99,2 triliun," tuturnya.

Surya Darmadi Protes

Surya Darmadi menyebut penghitungan itu tidak masuk akal. Apa alasannya?

"Perhitungan yang dimaksud kita confirm ke klien (Surya Darmadi), sangat tidak masuk akal, aset yang dipermasalahkan yaitu lahan dimaksud maksimal hanya Rp 5 triliun. Bagaimana bisa dinyatakan kerugian Rp 78 triliun apalagi sekarang jadi Rp 104 T," kata Juniver kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

"Klien menyatakan, kalau ada uang sampai segitu, untuk apa dia datang ikut proses hukum? Dia menikmati saja 12 turunan," ujar Juniver.

Juniver menyebut akan menguji hasil temuan Kejagung bersama BPKP. Ia ingin penghitungan total kerugian negara itu dibuka secara transparan.

"Oleh karenanya agar transparan, clear nanti kita uji di pengadilan. Malah klien sampaikan, kalau ada kerugian segitu, 'lebih besar lagi keuntungan saya' dan 'saya harusnya terkaya di Indonesia maupun Asia," pungkas Juniver.

Terlepas dari itu, sejatinya Kejagung sudah pernah pula mengusut perkara korupsi dengan cara penghitungan perekonomian negara sehingga didapatkan angka yang fantastis. Perkara apa?

Simak di halaman berikutnya.

Simak Video: Aset Surya Darmadi di Sumsel Disita Kejagung, Ada Tugboat dan Tongkang

[Gambas:Video 20detik]






ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT