Tersangka Pengurusan Izin Nikel Belum Ditahan, Pelapor Ngadu ke Propam

ADVERTISEMENT

Tersangka Pengurusan Izin Nikel Belum Ditahan, Pelapor Ngadu ke Propam

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 19:01 WIB
Ilustrasi Gedung Mabes Polri di Jakarta
Gedung Mabes Polri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus pengurusan izin tambang nikel, Antonius Setyadi, belum kunjung ditahan sejak 2019. Pelapor kini mengadu ke Propam Polri atas dugaan ketidakprofesionalan.

"Bahwa kami melaporkan ke bagian Propam Mabes Polri tentang pengaduan laporan polisi nomor LP/B/0454/2019 adapun yang kami adukan itu penyidik dan pimpinannya di Subdit 1 Kamneg Dittipidum Bareskrim Polri," kata kuasa hukum pelapor, Rendra Septian di Mabes Polri, Selasa (30/8/2022).

Terlihat aduan tersebut tercantum pada Nomor: SPSP2/4940/VIII/2022/Bagyanduan. Aduan ini dilayangkan pada 30 Agustus 2022.

"Berkaitan dengan laporan kami melaporkan berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan para penyidik di Bareskrim Polri berkaitan dengan perkara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tersangka ini belum ada tindak lanjutnya, apakah akan ditahan atau bagaimana," katanya.

Dalam surat aduan tersebut, tertulis 'Pengaduan atas dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan Penyidik Unit 1 Kamneg Dittipidum Bareskrim Polri terkait laporan polisi Nomor: LP/B/0454/V/Bareskrim tanggal 10 Mei 2019 atas nama pelapor Erwin Rahadjo'.

Sebelumnya, Bareskrim Polri diminta segara melakukan penahanan terhadap mantan Chairman Castrol Indonesia, Antonius Setyadi. Antoni sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus pengurusan izin tambang nikel sejak 2019.

"Kami meminta kepada Bareskrim Polri untuk segera menangkap yang bersangkutan. Karena sejak penetapan tersangka pada 2019 belum ada penangkapan atau penahanan," ujar kuasa hukum pelapor, Rendra Septian, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/8).

Berdasarkan surat ketetapan yang dilihat, Antonius Setyadi sudah ditetapkan tersangka sejak 17 Desember 2019. Penetapan itu dilakukan berdasarkan surat peningkatan status tersangka dengan nomor S.Tap/16-Subdit I/XII/2019/Dittipidum.

"Penetapan tersangka sudah sekitar 3 tahun tapi sampai sekarang yang bersangkutan belum ditangkap," katanya.

Rendra menjelaskan awal mula kasus ini saat kliennya menjalin kerja sama dengan Antonius terkait pengelolaan tambang nikel pada 2016. Lalu, Antonius meminta Rp 13 miliar dalam pengurusan legalitas perusahaan itu. Akan tetapi pengurusan itu tak kunjung rampung.

Dia menduga uang yang diberikan kliennya sebagai pengurusan izin itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi Antonius.

"Namun, seiring sejalan waktu, AS tidak dapat memberikan kepastian penambangan dan operasional di lapangan serta tidak adanya jaminan legalitas, yang berakibat pada bijih nikel yang dijanjikan namun AS tetap meminta pendanaan terus-menerus," katanya.

Simak juga 'Rayu Pengusaha AS, Jokowi Sebut RI Penghasil Nikel Terbesar Dunia':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT