Jadi Anggota Dewan HAM, Pemerintah Minim Perhatian

Jakarta - Indonesia sudah resmi menjadi anggota Dewan HAM PBB. Ironisnya, perhatian pemerintah masih minim terhadap penuntasan kasus kejahatan HAM."Ini sangat ironis. Pemerintah menjadi anggota Dewan HAM PBB, tapi di dalam negeri pemerintah masih minim menanggapi kasus-kasus HAM," keluh Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara di kantornya, Jl Latuharhari, Jakarta, Kamis (29/6/2006).Abdul Hakim menambahkan, banyak kasus pelanggaran HAM yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Sebab banyak institusi pemerintah yang terlibat di dalam kejahatan HAM tersebut."Dalam kasus penghilangan aktivis 1998, kita mendapat informasi kalau mereka pernah disekap di Markas Kopassus Cijantung. Ini kan bagian dari pemerintahan, jadi pemerintah harus bertanggung jawab," lanjutnya.Komnas HAM sudah melayangkan surat permintaan, persetujuan, dan izin kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penyekapan aktivis. "Hingga kini surat tersebut belum ditanggapi, tapi kita terus berupaya," katanya. (fay/)