GP Ansor Nilai Usulan Penonaktifan Kapolri Terlalu Reaksioner

ADVERTISEMENT

GP Ansor Nilai Usulan Penonaktifan Kapolri Terlalu Reaksioner

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 25 Agu 2022 22:29 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Bandar Lampung, Selasa (1/1/2022).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok. Polri)
Jakarta -

Bendahara Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menilai usulan penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlalu reaksioner. Addin mengatakan Kapolri sudah tepat dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Kami melihat Kapolri sudah berupaya menjalankan arahan Presiden Jokowi," ujar Addin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8/2022).

Addin mengatakan langkah penuntasan kasus ini tidak bertele-tele, bahkan termasuk cepat untuk sebuah kasus pembunuhan yang tidak biasa. Apalagi, kata Addin, menyangkut internal Polri.

"Terlalu reaksioner (usulan nonaktifkan Kapolri). Kami GP Ansor mendukung Kapolri serius menuntaskan kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo itu. Kita percaya Kapolri," jelas Addin.

Addin juga berharap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ini segera dibawa ke pengadilan dan diputuskan seadil-adilnya sesuai fakta. Dia berharap tak ada yang ditutup-tutupi di kasus tersebut.

"Jangan kasih ruang untuk pembiasan opini," ujar Addin.

Usulan penonaktifan Kapolri sebelumnya disampaikan legislator Partai Demokrat Benny K Harman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.

(knv/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT