.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kapitalisme bukan hanya mengancam sistem ekonomi, namun turut mengecam sistem politik demokrasi. Demokrasi Pancasila kini mulai terancam dengan demokrasi kapitalis, dengan corak utamanya money politic (politik uang).
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PP IPM Nashir Efendi, Sekretaris Jenderal Hilal Fathurrahman, Bendahara Umum Hanifa Syafina, Ketua Bidang Organisasi Irpan Kastela, Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Riandy Prawita, Ketua Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga M Faris Hamdan, serta Ketua Bidang Kesehatan Fitri Febrianti.
"Penelitian disertasi Burhanuddin Muhtadi di Australia National University (ANU) maupun berbagai penelitian sejenis lainnya, dengan gamblang memotret kenyataan politik Indonesia yang dibangun atas praktik politik uang dan patronase. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Melainkan harus mulai memperbaikinya, agar jangan sampai demokrasi Indonesia yang bercirikan Pancasila, justru tergerus oleh kekuatan modal," kata Bamsoet dalam keterangan, Kamis (25/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia meminta kepada organisasi kepemudaan agar bisa mentransformasikan diri, sehingga mampu menjadi kekuatan sosial sekaligus ekonomi. Untuk mencapai itu, organisasi kepemudaan bisa terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kewirausahaan.
"Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu rasio tingkat kewirausahaan (UMKM) terhadap jumlah penduduk di Indonesia belum optimal, baru mencapai 3,5 persen. Tertinggal jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura 8,7 persen dan Malaysia 5 persen. Padahal kewirausahaan menawarkan potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan," jelasnya.
Untuk mengenjot sektor wirausaha, Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru. Hal itu dilakukan untuk mencapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95% di akhir 2024.
"Semangat Presiden Joko Widodo dalam melahirkan wirausahawan baru, salah satunya tercermin dengan menghadirkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset. Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Organisasi kepemudaan harus bisa memanfaatkan momentum ini," jelasnya.
Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin Usaha Tambang; 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar; serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Menunjukan betapa banyaknya peluang usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tak dimanfaatkan.
"Mahasiswa maupun pelajar sebagai kaum terdidik yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan pelajar dan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun Kelompok Usaha Bersama," tutupnya.
Simak juga 'Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN':
