Komitmen Pembina Samsat Nasional Perkuat Data Regident Ranmor

ADVERTISEMENT

Komitmen Pembina Samsat Nasional Perkuat Data Regident Ranmor

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 25 Agu 2022 17:33 WIB
Jasa Raharja
Foto: Dok. Jasa Raharja
Jakarta -

Tim Pembina Samsat Nasional mengadakan Rapat Koordinasi, bersama jajaran Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Keuangan Daerah di Bali, Rabu (24/8). Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi lintas instansi yang tergabung dalam pengelolaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan sebagai pelayanan publik maka wajib untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada saat ini. Sehingga mampu terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Sebagai pelayan publik, sudah tugas kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk kehadiran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8/2022).

Ia menilai kehadiran Sekretariat Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional adalah salah satu bentuk adaptasi guna mengantisipasi tantangan ke depan yang lebih berat. Kehadiran wadah tersebut mampu mempermudah lintas instansi dalam mengambil keputusan strategis terkait pelayanan publik.

"Tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat harus terus dilakukan," jelasnya.

Rivan menambahkan Rakornas Pembina Samsat Nasional bisa menjadi momentum baik untuk lintas instansi dalam menyamakan pandangan terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Menurutnya, jika setiap instansi memiliki data dan pandangan yang berbeda maka kerja-kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat. Sebagai contoh data potensi kendaraan selama periode 2016 sampai 2021 menghadirkan angka berbeda-beda. Versi Polri 143 juta potensi kendaraan, Kemendagri 122 juta, dan PT Jasa Raharja 103 juta. Maka dari itu, pihaknya mendukung adanya program sinkronisasi terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang baik, karena masing-masing tim pembina samsat, akan memiliki database yang lebih akurat dan kredibel," ujar Rivan.

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009

Lebih lanjut Rivan menjelaskan perbaikan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dapat terwujud, salah satunya dengan adanya kesadaran masyarakat untuk meregistrasi ulang kendaraannya. Oleh karena itu pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 2009, merupakan jawaban untuk bagaimana bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Rasio ketidakpatuhan masyarakat menurut data PT Jasa Raharja adalah sebesar 39%.

"Maka dari itu, penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi harapan besar bagi kita untuk dapat menekan angka rasio ketidakpatuhan tersebut," kata Rivan.

Pembina Samsat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), dengan berbagai inovasi. Salah satunya, melakukan pembayaran PKB melalui aplikasi Signal yang juga telah terintegrasi dengan aplikasi JRku. Ia berharap melalui Rakornas Pembina Samsat dapat menghasilkan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

"Sehingga, tujuan bersama dapat dengan mudah kita gapai dalam turut mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera," tutupnya.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT