FPDIP Ancam Tidak Setujui Anggaran UN 2007

Jakarta - Kengototan pemerintah yang tidak akan menggelar ujian ulang bagi siswa yang gagal Ujian Nasional (UN) mendapat reaksi keras dari Fraksi PDIP DPR. Anggaran UN 2007 terancam tidak akan disetujui oleh FPDIP jika ujian ulang tidak digelar."Kalau pemerintah tetap ngotot, tahun 2007 anggaran Ujian Nasional tidak akan ada lagi. Kami juga akan menolak anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan UU Sisdiknas," kata anggota Komisi X dari FPDIP Wayan Koster di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/6/2006).FPDIP juga mempertimbangkan akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Sebab PP itu dinilai bertentangan dengan UU 20/2003 tentang Sisdiknas, tepatnya pasal 58 ayat 1 yang menyatakan, "Evaluasi hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.""UN mungkin diperlukan, tapi bukan untuk standar kelulusan. UN dapat digunakan untuk bahan pertimbangan evaluasi perbaikan mutu. Namun itu tidak harus setiap tahun," ujar dia.Sementara anggota Komisi X dari FPDIP lainnya, Dedi Sutomo, menyoroti kemungkinan adanya intervensi asing terhadap pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Asing ditengarai tidak menghendaki pendidikan di Indonesia maju. Oleh sebab itu SBY-JK pantas bertanggung jawab soal ini. (san/)