ADVERTISEMENT

Konflik Rumah Dinas, Ahli Waris Pensiunan Kemenhub Surati Presiden

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 24 Agu 2022 12:18 WIB
Pengacara M Rullyandi
Pengacara M Rullyandi mengirimkan surat terbuka ke Presiden. (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Ahli waris pensiunan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hasan Djasri, Priyo Adhisartono menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait konflik sejumlah rumah dinas di Warung Jati Timur, Jakarta Selatan.

Konflik bermula saat Hasan Djasri menempati rumah dinas itu pada 1977. Rumah itu ditujukan untuk PNS golongan II. Seiring waktu, sebagian rumah sudah dibeli oleh warga dan menjadi hakim milik dan tersisa belasan yang belum bisa dibeli. Termasuk Hasan Djasri mencoba ikut membelinya, tapi tidak dikabulkan.

Pada 1986, Hasan Djasri memasuki pensiun. Usaha membeli terus dilakukan. Anak-anak Hasan Djasri sudah berusaha membeli rumah itu, tetapi belum bisa terealisasi.

"Namun hingga saat ini sudah berjalan 35 tahun lamanya menunggu dengan penuh harapan kepastian untuk bisa membeli rumah negara belum juga bisa terwujud," kata Priyo Adhisartono dalam surat terbuka ke Jokowi, Rabu (24/8/2022).

Saat ini, usianya sudah 63 tahun, bukan lagi usia yang produktif. Di usia itu, Priyo Adhisartono mendapat surat peringatan dari Kemenhub untuk mengosongkan rumah itu.

"Apalagi di tengah keadaan imbas pandemi COVID-19, mendapat surat peringatan kedua untuk dilakukan pengosongan rumah dinas," ucap Priyo Adhisartono.

Menurut Priyo Adhisartono, apa yang dialaminya karena peraturan Kemenhub berubah-ubah atas status tanah itu. Ketidakpastian apa yang dialaminya adalah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan sejumlah pasal terkait.

"Berdasarkan uraian di atas, saya memohon keadilan kepada Bapak Presiden atas keadaan yang terkatung-katung dengan mempertimbangkan proses berlarut yang sudah berlangsung 35 tahun ini kepada saya dan almarhum ayah saya Hasan Djasri untuk dapat melakukan pembelian rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sungguh demikian saya meyakini dari ketajaman rasa adil dan pertimbangan hukum, moral, dan sosiologis yang berdampak kepada saya ini. Semoga Bapak Presiden berkenan memberikan kebijaksanaan dengan seadil-adilnya," pinta Priyo Adhisartono.

Surat terbuka itu sudah diletakkan di kotak surat bertuliskan 'Surat Presiden RI' yang ada di Kemensetneg, Jakarta. Surat terbuka dikirim oleh pengacara Priyo, Muhammad Rullyandi.

(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT