.webp)
Usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman di ruang rapat Komisi III saat rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Merespons usul tersebut, Cipayung Plus Nasional, yang terdiri atas sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa, menyatakan tidak setuju.
Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan Ketua Umum Hikmahbudhi, Wiryawan, Rabu (24/8/2022), para ketua umum organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Nasional menyatakan sikap sebagai berikut:
- Ketua Umum KAMMI Zaki Ahmad Rivai
Sampai kini banyak progress dari kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan dari sini merembet ke persoalan judi online yang memang menjadi masalah bangsa. Apa alasan menonaktifkan Kapolri?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendapat menonaktifkan Kapolri terlalu tendensius dan bernuansa politis. Yang seharusnya kita lakukan adalah mendukung proses penyelidikan ini berjalan maksimal. Kalau dikatakan lambat, wajar saja. Sebab, untuk mengurai kasus yang dibumbui kebohongan, apalagi melibatkan perwira tinggi, tentu butuh waktu dan tenaga ekstra.
Menonaktifkan Kapolri malah memperkeruh suasana dan membuat masalah makin runyam. Belum lagi tugas Polri ke depan sangat banyak. Kita ingin Polri kembali marwahnya, dipercaya masyarakat, dan betul-betul menjadi lembaga penegak keadilan. Kita dukung dan terus mengingatkan agar kasus ini dibuka setransparan mungkin.
 Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino (dok. GMNI) |
- Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino
Pernyataan Benny K Harman jelas mengarah pada politisasi kasus Brigadir J, di mana Benny ingin memanfaatkan kasus pembunuhan terhadap Joshua sebagai pergantian jabatan Kapolri.
Kapolri sudah menyelesaikan kasus ini dengan baik, membuat kasus ini terang dan berpihak pada keadilan untuk keluarga Brigadir J. Sambo polisi bintang dua bertindak kriminal beliau copot dan jadikan tersangka. Polisi yang terlibat diberikan sanksi etik dan bisa diproses pidana.
Jadi tidak bisa sembarang bicara, bikin keruh situasi, harus melihat perasaan masyarakat dan keluarga Brigadir J. Jangan main akrobat politik di tengah situasi seperti ini. Harus memiliki nalar yang sehat, jangan memancing di air keruh.
Penonaktifan Kapolri juga tidak berdasar karena kasus Brigadir J sudah diusut dengan pasal yang sesuai yaitu Pasal 340 KUHP Pembunuhan berencana serta diikuti pasal lainnya. Semua sudah berjalan objektif.
Dan berkas perkara sudah masuk ke Kejaksaan Agung, kerja polisi sudah optimal dan transparan. Jadi tidak perlu bikin gaduh dan coba bikin pansos. Itu bukan solusi, hanya ingin memanfaatkan situasi.
Pekerjaan rumah bangsa ini masih banyak yang membutuhkan peran Polri dimana forum G20 sudah di depan mata. Forum internasional ini kaitannya dengan martabat bangsa kita di mata negara-negara lain. Lebih baik kita fokus menghadapi G20 daripada mempolitisasi kasus ini menjadi komoditas politik dengan mencoba memprovokasi untuk menjatuhkan Kapolri.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
- Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan
Saya tidak sepakat dengan apa yang di sampaikan Benny K Harman. Kapolri sudah tepat dalam menangani kasus ini. Saya pikir ini tendensi pribadi yang terlalu berlebihan yang ditunjukkan oleh Pak Benny K Harman.
Keterbukaan juga ditunjukkan oleh Kapolri dalam mengungkap kasus ini, tugas DPR adalah mengawasi kinerja tim khusus yang dibentuk Kapolri.
Pak Jokowi juga sudah mengatakan progres penangan kasus ini sudah sangat baik dan Pak Jokowi tahu Jendral Sigit adalah orang baik dan tepat untuk membenahi Polri.
Momentum saat ini adalah momentum untuk menguatkan dan bersih-bersih di internal. Saya sangat yakin Polri akan mampu bangkit lebih kuat dan semakin dicintai rakyat.
 Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul. (dok. istimewa) |
- Ketua Umum LMND M Asrul
Kapolri sejauh ini mampu bersikap tegas tanpa memandang bulu untuk membuka secara terang kasus kematian Brigadir J, dengan menjadikan tersangka Ferdi Sambo dan istri, serta beberapa oknum lainnya, yang sejak awal masyarakat merasa pesimis terhadap pengungkapan kasus ini.
Selain itu, Kapolri sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberantas penyakit masyarakat lainnya seperti judi, narkoba dll. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang awalnya sempat turun di angka 28 persen saat kasus Duren Tiga, kembali membaik di angka 78 persen.
Serta mendorong publik untuk terus mengawal dan mengawasi kasus kematian Brigadir J sampai selesai sehingga betul-betul memberikan rasa keadilan. Selain itu ke depannya bangsa Indonesia masih diperhadapkan dengan tantang global dan nasional akibat perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi.
Ketidakpastian ekonomi-politik global ini pasti akan mempengaruhi situasi nasional di tengah pertumbuhan ekonomi belum stabil dan beberapa persoalan mendasar yang lain seperti kenaikan harga komoditas pangan dan lain-lain.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
- Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra
Tidak sepakat sikap legislatif Demokrat yang meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Alasannya adalah kasus ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah mulai terang benderang. Penonaktifan justru akan semakin mengaburkan tujuan.
Menjelaskan, bahwa selama ini Kapolri selalu terbuka untuk melakukan kolaborasi bersama dengan Cipayung Plus, bahkan di tingkat daerah, dari kegiatan pengabdian masyarakat hingga diskusi kebangsaan.
KMHDI mendukung langkah kepolisian untuk memberantas perjudian, narkoba dll. KMDHI berharap kasus ini segera selesai, mengingat ke depan Indonesia ataupun masyarakat akan dihadapi dengan multikrisis baik itu ekonomi, kesehatan dan juga akan menghadapi tahun tahun tahun politik. Peran kepolisian sangat diharapkan disini untuk bersama sama melewati krisis krisis tersebut.
- Ketua Umum IMM Abdul Musyawir Yahya
Sikap Demokrat menonaktifkan Kapolri tidak berdasar, justru itu menimbulkan masalah baru untuk instansi kepolisian. Jika yang dipersoalkan independensi, nyatanya beberapa sudah ditersangkakan, termasuk di dalamnya FS.
Selain itu, instansi yang dilibatkan bukan hanya Polri dalam penanganan kasus ini, karena itu upaya untuk menangani kasus secara obyektif dan independen sudah sejak awal. Harapan saya kasus ini jangan diperlebar lagi..!!
Masih banyak persoalan bangsa di masyarakat yang belum terselesaikan dan itu membutuhkan banyak perhatian dan tidak menghabiskan waktu di sini saja.
 Foto: Ketum IMM, Abdul Musawir Yahya. (dok. istimewa) |
- Ketum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah
Penyampaian Pak Benny ini justru kurang tepat dan berbalik, karena sampai dengan hari ini Kapolri dan Timsus yang di bentuk sudah menunjukkan kerja-kerja yang baik dan kemajuan yang cukup signifikan.
Berbagai pihak yang terlibat sudah diperiksa dan ditindak secara adil transparan. Ini menjadi bukti keseriusan Bapak Kapolri dalam mengusut tuntas kasus ini.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
- Ketua Umum PP PMKRI Tri Urada Natalia
Menanggapi itu, saya melihat bahwa permintaan itu terlalu dini dan tidak mendasar. Kapolri telah melaksanakan tugas dengan baik bahkan sangat terbuka terhadap informasi-informasi yang asalnya dari luar. Artinya Polri melalui timsus sedang bekerja on the track.
Kedua, Kapolri telah berusaha membuka kasus ini terang-benderang, tidak pandang bulu ini dibuktikan dengan penonaktifan pati-pamen yang oleh Timsus nilai berkorelasi dengan kasus yang sedang ditangani selain para tersangka. Ini membuktikan Kapolri tegas dan objektif.
Dalam proses ini ada hambatan-hambatan, termasuk keterangan yang berubah-ubah dari para saksi dan tersangka. Tapi pada intinya proses hukum terkait penembakan Brigadir J sedang jalan dan sesuai harapan publik. Maka semua pihak hendaknya menghormati proses itu dan menghindari spekulasi yang terlalu jauh.
