Respons Wagub soal 'SP-2' dari Koalisi Warga DKI untuk Anies

Respons Wagub soal 'SP-2' dari Koalisi Warga DKI untuk Anies

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 23 Agu 2022 20:16 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa-detikcom)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai surat peringatan kedua (SP-2) yang diberikan oleh Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) kepada Gubernur Anies Baswedan. Riza memandang surat itu hanya mewakili kelompok masyarakat tertentu.

"Itu kan versi kelompok masyarakat. Masyarakat kan banyak, ada 10,5 juta warga Jakarta. itu warga yang mana?" kata Riza kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Kendati begitu, Riza menghargai setiap kritik maupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Dia lantas mengajak seluruh masyarakat duduk bersama menilai program kerja mana saja yang telah dijalani oleh Pemprov DKI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kita kan hormati jangankan seribu orang. Satu orang aja punya pendapat, kita hormati, kita hargai. Jadi silakan kelompok masyarakat yang memberikan pendapat, kritik, rekomendasi, usulan, itu kita hormati. Kita bisa duduk sama-sama melihat mana yang sudah, mana yang belum. Apa programnya," ujarnya.

Politikus Gerindra itu juga mempersilakan masyarakat membuat perbandingan realisasi program kerja dari periode kepemimpinan Anies dengan gubernur sebelumnya. Menurutnya, perbandingan itu dapat memperlihatkan kinerja Pemprov DKI dalam membangun Kota Jakarta.

ADVERTISEMENT

"Yang penting masyarakat bisa membandingkan, dalam setiap periode sebelum-sebelumnya, masyarakat bisa membandingkan mana program 2017-2022 yang sudah dilaksanakan, begitu juga 2012-2017, 2009-2014, 2004-2009, seterusnya. Jadi, dari program-program itu masyarakat bisa secara terbuka membuat tabel, membandingkan, mana yang sudah dan mana yang belum," jelasnya.

"Sehingga masyarakat melihat, di periode yang mana, terjadi pembangunan yang lebih baik," tambahnya.

Riza juga memandang penyelesaian permasalahan krusial yang terjadi di Jakarta membutuhkan proses panjang. Seperti penanganan banjir, menurutnya, masalah ini tak bisa diselesaikan hanya dengan satu periode kepemimpinan gubernur.

Kendati begitu, dia mengajak masyarakat melihat aspek lainnya yang berhasil dibenahi DKI selama kepemimpinan Anies Baswedan.

"Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba-tiba macet, selesai dalam satu periode, tidak mungkin ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin. Tapi kita lihat transportasi kita membaik tidak? Kan jelas. Ada penambahan nggak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan," tandasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Anies Bocorkan Gaji PNS DKI Fresh Graduate S1: Rp 12-18 Juta Per Bulan':

[Gambas:Video 20detik]



Kopaja Kirim Surat 'SP-2' untuk Anies

Sebelumnya, Kopaja kembali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka melayangkan surat peringatan kedua (SP-2) mengenai 9 permasalahan krusial di Ibu Kota untuk Gubernur Anies Baswedan.

Perwakilan LBH Jakarta Jeanny Silvia menyebut pihaknya sudah terlebih dahulu menyerahkan surat peringatan pertama (SP-1) kepada Anies pada April lalu. Kendati begitu, surat tersebut tak ditindaklanjuti.

"Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan 9 masalah publik yang telah kami sampaikan dalam surat peringatan pertama namun kami melihat bahwa belum ada upaya maksimal dan itikad baik yang maksimal untuk menyelesaikan 9 masalah publik tersebut. Padahal 9 masalah publik tersebut masalah krusial dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar layak bagi warga DKI Jakarta," kata Jeanny di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

"Berdasarkan pada hal tersebut, kami kembali memberikan Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta surat peringatan 2 untuk mendesak Bapak untuk melaksanakan poin-poin rekomendasi sebagaimana yang kami sampaikan," sambungnya.

Adapun sembilan permasalahan antara lain buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN), sulitnya mengakses air bersih dan terlanggarnya hak atas air warga Jakarta akibat swastanisasi air Jakarta, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.

Kemudian, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, reklamasi yang masih terus berlanjut, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, serta belum maksimalnya penanganan COVID-19 dan dampak sosialnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads