KPK Geledah Gedung Fakultas Kedokteran Unila

ADVERTISEMENT

KPK Geledah Gedung Fakultas Kedokteran Unila

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 23 Agu 2022 15:29 WIB
Jakarta -

KPK kembali melakukan penggeledahan di Universitas Lampung (Unila). Kali ini penyidik KPK menggeledah gedung Fakultas Kedokteran Unila.

"Hari ini (23/8) tim penyidik masih melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu gedung Fakultas Kedokteran Unila, Lampung," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Penggeledahan di Fakultas Kedokteran Unila masih berlangsung. Ali akan menyampaikan hasil temuan penggeledahan tersebut.

"Kegiatan saat ini masih berlangsung dan kami nantinya akan kembali menginformasikan hasil dari kegiatan dimaksud," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan suap penerimaan mahasiswa yang menjerat rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Karomani. Penggeledahan itu menyasar gedung rektorat Unila.

Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan sejumlah bukti dokumen hingga alat elektronik. Diduga, temuan alat bukti itu dapat mengungkap perkara suap rektor Unila.

"Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga dapat mengungkap terkait peran para Tersangka," ujarnya.

Hasil penggeledahan tersebut telah disita KPK. Nantinya KPK bakal melakukan analisis guna kebutuhan pemberkasan perkara.

"Analisis dan penyitaan berbagai bukti tersebut segera dilakukan untuk kebutuhan pemberkasan perkara dari para Tersangka," tutup Ali.

Dalam perkara ini, KPK menjerat 4 tersangka, yaitu:

1. Karomani selaku Rektor Universitas Lampung (Unila);
2. Heryandi selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila;
3. Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila; dan
4. Andi Desfiandi selaku swasta.

Awalnya, pada 2022, Unila ikut menggelar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selain itu, Unila membuka jalur khusus, yaitu Seleksi Mandiri Masuk Unila atau Simanila.

Wewenang Karomani sebagai Rektor Unila terkait mekanisme Simanila tersebut. Selama proses itu, Karomani diduga aktif terlibat langsung menentukan kelulusan para peserta Simanila.

Keterlibatan langsung itu dilakukan Karomani dengan memerintahkan Heryandi sebagai Wakil Rektor I dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan Muhammad Basri selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas. Karomani memberikan tugas khusus bagi 3 orang itu untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta Simanila yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur Karomani.

Besaran uang yang telah disepakati minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta per orang. Andi Desfiandi selaku salah satu keluarga calon peserta Simanila diduga menghubungi Karomani dan memberikan uang Rp 150 juta karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani.

Uang itu dikumpulkan Karomani ke seorang bernama Mualimin selaku dosen. KPK menyebut uang yang dikumpulkan Karomani ke Mualimin sebesar Rp 603 juta dan telah digunakan Rp 575 juta untuk keperluan pribadi.

Selain itu, Karomani diduga mengumpulkan uang melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri. Uang itu telah dialihkan menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.

Namun, dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK menemukan bukti uang tunai Rp 414,5 juta; slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp 800 juta; dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp 1,4 miliar. Selain itu, ada bukti lain berupa kartu ATM dan buku tabungan berisi Rp 1,8 miliar.

Akibat perbuatannya, Karomani bersama Heryandi dan Muhammad Basri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Andi Desfiandi dijerat sebagai pemberi dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT