Denny JA: Saatnya TNI&Polri Memilih di Pemilu 2009

Jakarta - Isu agar TNI dan Polri mempunyai hak pilih pada pemilu 2009 mengemuka. Kesempatan untuk berpartisipasi pada pemilu dinilai sudah saatnya diberikan pada TNI dan Polri. Karena hak pilih adalah hak demokrasi bagi setiap orang."Saatnya syahwat politik mereka dilepas daripada mereka berpolitik di bawah tanah. Ini adalah hak universal, hak memilih adalah hak demokrasi," kata pengamat politik Denny JA, saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Rabu (28/6/2006).Denny membandingkan dengan demokrasi di negara-negara barat. Menurutnya, di Amerika Serikat dan Eropa, tentara dan polisi mempunyai hak untuk memilih. Karena hal ini berarti suara mereka didengar dan tersalurkan."Masa transisi dalam dua kali pemilu di era reformasi sudah cukup. Saatnya hak demokrasi diberikan, 10 tahun sudah cukup. Bila tidak diberikan juga itu terlalu ekstrim," ujarnya.Namun ada ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI dan Polri jika mereka diikutsertakan dalam memilih. Yakni mereka tidak boleh berkampanye, tidak boleh menjadi anggota partai hanya sebatas simpatisan informal dan tentunya tidak dapat dipilih."Hak pilih terbatas untuk mereka, lima tahun sekali mereka memilih, satu hari dalam bilik suara setelah itu mereka netral," imbuhnya.Banyak pihak mengkhawatirkan akan adanya perpecahan di tubuh tentara dan polisi jika hak suara diberikan dalam pemilu tapi Denny membantah anggapan itu. "Itu hanyalah kekhawatiran yang berlebihan," ucapnya.Sistem komando dalam tubuh kedua lembaga itu pun ditengarai dapat memobilisasi suara mereka oleh atasan-atasan mereka. "Pengarahan oleh komandan mereka tetap akan terjadi, tapi saya yakin itu tidak akan efektif. Sebaiknya TPS bagi mereka juga membaur saja dengan yang lain," urainya.Menurutnya, apabila TNI dan Polri benar-benar memiliki hak pilih, partai-partai yang berpaham nasionalis akan menjadi pilihan mereka. Artinya partai seperti PDIP, Golkar, Demokrat akan memetik keuntungan."Mereka akan memilih sesuai ideologi kenegaraan yang terpengaruh dalam diri mereka seperti NKRI, pancasila. Partai yang pro federalisme atau syariat islam akan sedikit sekali dipilih," jelasnya. (ahm/)