Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) mengimbau masyarakat mendukung dan mengawal upaya-upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenahi Polri agar visi Presisi terwujud. Hal itu disampaikan Ketua Hima Persis Ilham Nur Hidayatullah saat merespons usulan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut kasus Brigadir J.
"Ikhtiar Kapolri dalam menjaga citra institusi Polri yang Presisi harus didukung dan dikawal, untuk pembenahan institusi Polri yang lebih baik dan lebih terpercaya ke depannya," kata Ilham kepada wartawan, Senin (22/8/2022).
Ilham menilai kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat mengalami kemajuan yang berarti. Di mata Hima Persis, Sigit dan tim yang dibentuknya telah menunjukkan kerja yang baik.
"Sampai dengan hari ini Kapolri dan timsus yang dibentuk sudah menunjukkan kerja-kerja yang baik dan kemajuan yang cukup signifikan," ucap Ilham.
Kerja baik dan kemajuan dalam kasus Brigadir J yang dimaksud Ilham adalah dilakukannya pemeriksaan terhadap puluhan polisi yang diduga menghalangi proses hukum (obstruction of justice) secara transparan. Ilham menyatakan hal tersebut adalah bukti Sigit serius menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
"Berbagai pihak yang terlibat sudah diperiksa dan ditindak secara adil transparan. Ini menjadi bukti keseriusan Bapak Kapolri dalam mengusut tuntas kasus ini," pungkas Ilham.
Sebelumnya Benny K Harman, mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, siang tadi.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik ke Mekno Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud Md.
Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.
"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujar Benny.
Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.
"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.
(aud/fjp)