.webp)
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono menjabarkan dua kriteria yang harus dimiliki penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Sumarsono mengatakan, kriteria pertama, Pj Gubernur DKI harus pimpinan tinggi madya.
"Pertama, administratif itu dia harus eselon satu atau pejabat madya, pimpinan tinggi madya," kata Sumarsono kepada wartawan usai acara diskusi di Fraksi PDIP, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).
Menurut Sumarsono, seorang Pj Gubernur harus menguasai teknis kompetensi pemerintahan untuk mengurus pemerintahan di DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia (Pj) harus menguasai teknis kompetensi pemerintahan dalam menyelenggarakan semua 32 urusan pemerintahan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, semua harus menguasai ini," ujar dia.
Tidak hanya itu, Sumarsono juga menyebut Pj Gubernur perlu menguasai teknik pengendalian konflik sehingga dapat menciptakan kepemimpinan yang interaktif dan komunikatif.
"Dari segi teknis juga teknis pengendalian konflik. Artinya, dalam konteks kepemimpinan mampu membuat keputusan kompetensi kepemimpinannya yang interaktif, komunikatif, (pemerintahan) yang mampu merangkul," ungkapnya.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus merangkul DPRD DKI. Hal itu penting untuk menjalankan pemerintahan.
"Itulah namanya kepemimpinan seorang Pj Gub, dia birokrat menduduki kursi jabatan politik, maka pengetahuan mengenai konstelasi politik dan gaya manajemen merangkul dewan itu menjadi penting," paparnya.
"Kalau dewan itu menurut saya, sebagai Plt Gubernur dulu, itu tak anggap kayak istri saya di kantor, jadi suami istri hubungannya itu (Pj Gubernur dengan DPRD). Jadi ke depan, Pj hari pertama harus sudah merangkul dewan," lanjut dia.
Simak juga 'Anies Rayu Milenial Jadi PNS DKI, Jamin Gajinya Lebih Besar dari Swasta':
