.webp)
Isu Konsorsium 303 yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo menguat hingga dibahas anggota Komisi III DPR RI. Anggota DPR F-PAN Mulfachri Harahap menyinggung anggaran Polri minim terkait Konsorsium 303.
"Dukungan anggaran yang boleh dikatakan tidak terbatas kita berikan kepada kepolisian, agar apa? Agar kepolisian terbebas dari kemungkinan-kemungkinan pihak tertentu dalam soal pendanaan. Tadi soal 303, misalnya," kata Mulfachri Harahap saat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Minimnya anggaran, menurut Mulfachri, membuka peluang pihak ketiga untuk terlibat dalam anggaran. Pihak ketiga ini dinilai dapat menutupi anggaran yang kurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari dulu kita sudah pikirkan itu, bahwa minimnya anggaran yang disiapkan oleh negara membuka ruang, membuka peluang, bagi kemungkinan pihak-pihak tertentu ikut terlibat dalam proses pembiayaan kegiatan-kegiatan kepolisian yang tidak bisa ter-cover oleh APBN. Itu realitanya memang," ujarnya.
Mulfachri menegaskan Komisi III tak mengendurkan dukungan anggaran kepada kepolisian. Institusi Polri terus mendapatkan tambahan anggaran sejak awal Reformasi.
"Oleh sebab itu, di komisi ini dukungan kepada kepolisian tidak pernah putus, khususnya dalam soal anggaran, tak ada satu lembaga apa pun di negara ini sejak Reformasi yang mengalami penambahan anggaran sebesar kepolisian," imbuhnya.
Dittipidsiber Bareskrim Polri sebelumnya mendalami soal isu Konsorsium 303 yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Polri memastikan tindakan penyakit masyarakat (pekat) bakal ditindak.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Ditanya soal 'Kerajaan Sambo' Ini Penjelasan Mahfud Md':
"Nanti didalami oleh Ditsiber," kata Dedi saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/8/2022).
Dedi mengatakan pihaknya juga bakal tegas dalam menindak penyakit masyarakat (pekat), termasuk judi hingga narkoba.
"Yang pasti semua pekat, judi, narkoba, premanisme, ditindak tegas," katanya.
