KSP Jawab Kritik ICW soal Pidato Jokowi tentang Pemberantasan Korupsi

Ade Irfan Pulungan — Ade Irfan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberantasan korupsi bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai ICW tidak memahami pidato Jokowi secara utuh.

"Ya ICW bisa jadi memahami pidato itu setengah-setengah, karena yang disampaikan Pak Jokowi itu kolaborasi Polri, Kejaksaan dan KPK yang terus bergerak memberantas korupsi. Artinya ketiga institusi itu masih terus melakukan penanganan masalah korupsi," kata Ada Irfan kepada wartawan, Rabu (17/8/2022).

Ade menambahkan bahwa ICW memakai perspektif personal dalam menanggapi pidato Jokowi. Menurut Ade, Kejagung, KPK dan Polri sama-sama memiliki tanggung jawab dalam penanganan korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kalau dia pakai perspektif personal ya tentu kan dia akan mengatakan pidato presiden itu tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi. Tapi kan tiga institusi itu kan mempunyai juga tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap masalah korupsi," tutur dia.

Dengan berhasilnya terungkap 3 kasus megakorupsi, menurut Ade, harusnya diberikan apresiasi. Ade juga heran dengan terkait pelemahan KPK.

"Nah terbukti kan memang saat ini tiga kasus besar Jiwasraya, Asabri dan Garuda itu telah berhasil dibongkar. Kita kan seharusnya harus memberikan apresiasi terhadap penanganan masalah itu. Jadi apanya yang dilemahkan terhadap institusi KPK?" katanya.

Presiden Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah. Jokowi mengungkap kasus korupsi besar di Jiwasraya, Asabri dan Garuda berhasil dibongkar. Tiga kasus korupsi itu diketahui dibongkar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).

Simak video '3 Kasus Megakorupsi yang Disebut Jokowi di Sidang Tahunan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak kritikan ICW pada halaman berikut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pidato Jokowi terkait pemberantasan korupsi adalah prioritas utama. ICW menilai pidato Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Pidato Presiden Joko Widodo, khususnya untuk isu pemberantasan korupsi, dalam sidang tahunan MPR RI 2022 sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, Presiden berupaya semaksimal mungkin menutupi kebobrokan pemerintah dengan mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Padahal faktanya justru bertolak belakang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (17/8).

Menurut Kurnia, isu pemberantasan korupsi saat ini kian dipinggirkan. Kurnia lantas menyinggung kondisi KPK saat ini yang dilinai tak tahu arah.

"Isu pemberantasan korupsi kian dipinggirkan, bahkan diruntuhkan saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bukti paling kuat dan terlihat adalah kondisi KPK yang semakin carut marut tanpa arah," jelasnya.

"Jangan lupa, runtuhnya KPK terjadi karena ketidakjelasan sikap Presiden juga, mulai dari merevisi UU KPK hingga memilih pelanggar etik menjadi pimpinannya. Akibatnya, kepercayaan publik pun anjlok terhadap lembaga antirasuah tersebut. Apakah sikap politik hukum pemberantasan korupsi semacam itu yang dibanggakan oleh Presiden?" lanjutnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya