.webp)
Ahli Komunikasi Politik, Silvanus Alvin menilai Pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani di Sidang Bersama DPR dan DPD sebagai sebuah manifesto politik. Sebab penyampaian Puan di sidang tahunan tersebut disebutnya menggambarkan visi dan misi tentang Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.
"Ada hal menarik dari Pidato Puan di Sidang Bersama DPR-DPD. Menurut saya, pidato Puan dapat dimaknai sebagai manifesto untuk Indonesia masa kini dan masa depan," kata Alvin dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2022).
Alvin menjelaskan dalam pidatonya Puan berbicara tentang pentingnya menjaga ideologi Pancasila untuk terus memandu Indonesia. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun generasi muda menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Puan menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk ditanggulangi dengan berbagai kemampuan dan kekuatan bangsa, termasuk semangat gotong royong. Alvin mengatakan Puan memiliki pandangan ke depan untuk membuat Indonesia semakin lebih maju.
"Ada pandangan futuristik, di mana Puan bisa melihat hambatan kemajuan bangsa dan kesempatan serta peluang Indonesia untuk menuju masa keemasan," sebutnya.
"Puan mendasari manifestonya dengan akar kuat dari Pancasila. Ini menjadi poin penting karena Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi fondasi utama bagi pemimpin bangsa untuk menentukan arah dan memimpin," lanjut Alvin.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ini juga mengatakan pandangan Puan soal pentingnya Politik Pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan juga sudah tepat. Pasalnya, Puan menilai pembangunan tak cukup sebagai pembangunan semata, tapi juga butuh didukung dengan pembangunan karakter bangsa.
"Diksi Politik Pembangunan ini patut mendapat sorotan karena senada dan selaras dengan semangat Pak Jokowi terkait revolusi mental serta pembangunan merata di seluruh Indonesia. Kebijakan IKN pun saya melihat ada dorongan kuat Puan untuk melanjutkan kebijakan tersebut," paparnya.
Lebih lanjut, Alvin memuji Puan yang memberi perhatian lebih kepada aparatur sipil negara (ASN). Puan menilai ASN dapat menjadi modal kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia terkait reformasi birokrasi. Puan juga mengingatkan agar ASN meninggalkan sikap 'membenarkan yang biasa' dan 'membiasakan yang benar'.
"Filosofi membiasakan yang benar itu penting untuk diterapkan. Puan secara spesifik menyebut ASN, tapi saya yakin ini ditujukan untuk seluruh WNI. ASN yang memulai karena bagian dari pemerintah untuk dijadikan sebagai contoh, dan nantinya diikuti oleh seluruh WNI," jelas Alvin.
"Dalam pandangan saya, pidato Puan ini membuat dirinya pantas untuk masuk menjadi capres dan berlaga di Pemilu 2024 mendatang," sambungnya.
Sementara itu, dalam Sidang Bersama DPR-DPD 2022 ini Puan menyebutkan perlunya landasan hukum yang memadai untuk menjadi arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan agar dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan.
"Sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional," ungkap Puan.
"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan ke mana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.
Puan juga menyebut pentingnya Politik Pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, dan pembangunan kebudayaan nasional.
"Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional," tutur Puan.
Ia menambahkan, percepatan capaian kemajuan Indonesia tak hanya membutuhkan pemulihan sosial dan ekonomi nasional. Namun, pembangunan ke depan juga perlu diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia. Termasuk pada pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata.
"Masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam kita menyusun dan membangun negara Indonesia. Hal tersebut membutuhkan kerja bersama kita untuk terus menyempurnakannya. Ketidaksempurnaan dalam kita membangun negara, bukan menjadi alasan untuk memusuhi negara, mencaci maki negara," sebutnya.
"Janganlah kita selalu mengutuk kegelapan tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang, yang dapat memberikan cahaya, sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dan keleluasaan dalam bekerja dan membangun bangsa," tegas Puan.
(prf/ega)
