BSNP: Tak Ada Kebocoran Soal UN

BSNP: Tak Ada Kebocoran Soal UN

- detikNews
Senin, 26 Jun 2006 16:46 WIB
Jakarta - Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) menolak sinyalemen kebocoran soal Ujian Nasional (UN) di balik naiknya angka kelulusan SMP dan SMA. Tapi diakui, ada pihak ketiga yang membantu siswa mengerjakan soal ujian."Tapi itu jumlahnya kecil dan penindakannya nanti sesuai kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)," kata ketua BSNP Bambang Suhendro kepada wartawan di Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/6/2006).Bambang juga mengomentari banyaknya siswa berprestasi yang tidak lulus UN. Bambang mengatakan, hal tersebut bukan disebabkan kesalahan sistem UN.Menurut Bambang, sesuai kesepakatan yang diambil berdasarkan UU 20/2003, harus ada standarisasi bidang pendidikan. Salah satunya dengan kompetisi kelulusan UN. Selain itu, nilai rata-rata nasional juga cukup tinggi dibandingkan nilai minimal kelulusan."Sekarang kalau ada yang pintar tapi tidak lulus, secara keseluruhan berapa sih siswa yang begitu? Apa ujiannya salah? Padahal standar ini jauh lebih berat dari pada tahun lalu. Namun demikian kita tetap kita akan melakukan studi," kata Bambang.Bambang juga mengungkapkan alasan mengapa kelulusan siswa hanya ditentukan berdasarkan nilai 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Menurut Bambang, hal itu karena ketiga mata pelajaran ini yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari."Sekarang bahasa Inggris di mana-mana dipakai, Bahasa Indonesia sehari-hari digunakan, hitung-hitungan juga. Kalau mata pelajaran seperti agama, olahraga dan kesenian itu mendapat nilai sendiri dari sekolahan, tapi tidak diujikan dalam UN," papar Bambang.Meski demikian Bambang mengakui, belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai fenomena ekstrem. Di satu sekolah ada nilai kelulusan mencapai 100 persen, namun di tempat lainnya nol persen."Daerah-daerah yang kelulusan nol persen berada di Indonesia Timur, seperti NTB, NTT dan Maluku," tutur Bambang. (djo/)


Berita Terkait