ADVERTISEMENT

Delik Skema Ponzi atau Piramida di UU Perdagangan Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 16 Agu 2022 12:38 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah wiraswasta mengajukan judicial review delik skema ponzi/skema piramida ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu dinilai terlalu luas yang mengancam pelaku dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Aturan itu tertuang dalam UU Perdagangan yang sudah direvisi dalam UU Cipta Kerja. Pasal yang dimaksud berbunyi:

Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Dalam penjelasan disebutkan:

Yang dimaksud dengan 'skema piramida' adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pelaku usaha yang menerapkan skema piramida diancam pidana maksimal 10 tahun penjara, yaitu:

Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Aturan itu dinilai multitafsir oleh tiga wirausaha dari Jawa Timur, yaitu Rizky Puguh Wibowo, Zainal Hudha Purnama, dan Minggus Umboh.

"Yang dimaksud dengan 'skema piramida' adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Skema piramida hanya berlaku bagi pelaku usaha distribusi dan tidak dapat diterapkan kepada produsen," demikian bunyi petitum permohonan yang dilansir website MK, Selasa (16/8/2022).

Rizky Puguh Wibowo, Zainal Hudha Purnama, dan Minggus Umboh merupakan produsen e-book yang dijual berjudul 'Money Management' dan beberapa piranti lunak lainnya yang difungsikan sebagai robot trading.

"Dalam suatu kegiatan usaha adalah sesuatu yang wajar untuk menawarkan suatu keuntungan kepada konsumen, akan tetapi Para Pemohon juga senantiasa mengingatkan risiko yang potensial terjadi dalam menggunakan peranti lunak (software trading) robot trading yang ditawarkan dan Para Pemohon tidak pernah menjanjikan keuntungan yang pasti dengan menggunakan robot trading. Para Pemohon juga selalu mengimbau kepada konsumen agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Viral Blast yang menawarkan robot trading dengan iming-iming keuntungan yang besar, namun hal ini tentu di luar kekuasaan Para Pemohon apabila ada konsumen yang menjadi korban tersebut," beber pemohon.

Menurut pemohon, karena telah banyak skema promosi yang memberikan bonus/komisi kepada pihak yang berhasil merekrut nasabah atau member lain untuk bergabung, maka hal ini dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum sepanjang tidak menimbulkan korban dan merupakan perkembangan dari skema promosi dalam dunia usaha.

"Dan pada faktanya usaha Para Pemohon tidak akan menimbulkan korban apabila Pemerintah tidak gegabah dalam mengambil tindakan berupa kriminalisasi para pemohon," pungkas pemohon yang memberikan kuasa kepada Eliadi Hulu dkk.

Permohonan ini telah didaftarkan ke MK dan kini masih diproses kepaniteraan.

(asp/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT