ADVERTISEMENT

Jampidsus: KPK Akan Periksa Surya Darmadi di Kejagung

Rizky Adha Mahendra - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 22:20 WIB
Kejagung memeriksa Surya Darmadi selama hampir empat jam terkait korupsi 78 T. Surya kemudian keluar sekitar pukul 17.32 WIB dengan memakai rompi tahanan.
Surya Darmadi (Rengga Sencaya/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dan menahan tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi. Terkait kasus Surya di KPK, pihak Kejagung telah berkoordinasi dengan KPK.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Ardiansyah mengatakan pemeriksaan soal kasus Surya di KPK akan dilakukan di Kejagung.

"Ya, kita sudah koordinasi. Yang jelas karena di sana juga diproses, maka nanti pemeriksaan akan dilakukan di sini untuk Surya Darmadi," kata Febrie kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

Febrie mengatakan pihaknya kini tengah fokus pada pengembalian aset dari kerugian akibat korupsi tersebut. Sebab, kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 78 triliun.

"Sekarang biar konsentrasi di pengembalian aset. Karena kerugian juga besar kan, Rp 78 triliun," bebernya.

Diketahui, Kejagung memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi. Kejagung juga menahan Surya Darmadi.

"Hari ini kita sedang melakukan pemeriksaan atas Tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat jumpa pers di kantornya, Senin (15/8).

Dia mengatakan pihaknya juga telah menjemput Surya Darmadi di Bandara Soekarno-Hatta. Surya Darmadi langsung dibawa ke gedung Jampidsus Kejagung.

Surya Darmadi Juga Tersangka KPK

Selain tersangka Kejagung, Surya Darmadi juga telah ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 2019. Perkara ini dalam kapasitas Surya sebagai Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Anak buah Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, terhadap Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Hingga persidangan Annas Maamun selesai, Surya Darmadi pun tak kunjung datang memenuhi panggilan KPK. Dia kemudian ditetapkan sebagai buron, namanya masuk ke daftar pencarian orang (DPO).

(lir/lir)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT