ADVERTISEMENT

MK Diminta Percepat Putusan Judicial Review UU Kejaksaan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 21:38 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Kuasa hukum judicial review UU Kejaksaan, Viktor Santoso Tandiasa, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan gugatan tersebut, yaitu terkait perubahan pensiun jaksa, dari usia 62 tahun menjadi pensiun di usia 60 tahun.

"Penanganan Perkara No 70/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 40A UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur pemberhentian jaksa secara diskriminasi terkesan lambat," kata Viktor kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

Padahal Viktor telah 2 kali mengajukan surat permohonan percepatan penanganan perkara. Bukan tanpa alasan bagi Viktor mengajukan surat tersebut, karena setiap harinya ada banyak jaksa yang masuk usia 60 tahun dipensiunkan secara paksa, akibat pemberlakuan Pasa 40A UU 11/2021 tersebut.

"Perlu diketahui sebelumnya, dalam UU 16/2004 pada Pasal 12 huruf c aturan usia pensiun Jaksa adalah 62. Namun dalam UU 11/2021, Pasal 12 huruf c, usia pensiun jaksa diturunkan dari 62 Tahun menjadi 60 Tahun," beber Viktor.

Yang menjadi persoalan pemberlakuan pasal itu dinilai Viktor sangat diskriminatif. Di mana terhadap jaksa yang telah berusia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021), maka usia pensiunnya tetap mengikuti Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni 62 Tahun.

"Namun terhadap jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan maka usia pensiunnya adalah 60 tahun," bebernya.

Simulasinya:

1. Pada tanggal 30 Desember 2021, Jaksa A berusia 60 tahun, maka Jaksa A diberhentikan dengan hormat (Pensiun) pada usia 62 tahun
2. Pada tanggal 1 Januari Jaksa B berusia 60 Tahun, Maka Jaksa B langsung diberhentikan dengan Hormat (Pensiun), tanpa ada persiapan sama sekali.

Sidang kedua dengan Agenda Perbaikan Permohonan telah digelar pada 2 Agustus 2022. Namun hingga hari ini belum ada kejelasan jadwal sidang berikutnya, yakni dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.

"Hal ini tentunya bertolak belakang dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of Citizen Constitutional Rights/The Protector of Human Rights," ucapnya.

(asp/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT