.webp)
Ketua Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai banyak rumah dinas di DKI Jakarta tidak ditempati oleh lurah. Dia menyebut ada rumah dinas yang sudah menjadi sarang hantu.
"Kejadian seperti ini bukan baru, ini kejadian sudah lama. Rata-rata bukan hanya di Jakarta Pusat, hampir lurah-lurah berapa persen itu, tidak ditempati oleh lurahnya. Banyak, bukan hanya di Jakarta pusat hampir di seluruh wilayah tidak ditempatin. Ada yang jadi sarang hantu, ada yang jadi serem gitulah, coba dicek itu," kata Hasbiallah kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
Hasbiallah kemudian menyoroti rencana pembangunan rumah dinas lurah. Dia mengaku bingung dengan rencana itu, sebab rumah dinas tidak ditempati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya pada waktu itu mau dianggarkan untuk pembangunan rumah-rumah lurah, bagaimana kita mau dianggarkan orang tidak ditempatin," tutur dia.
Menurut Hasbiallah, hal ini adalah masalah klasik. Dia menyebut rumah dinas yang tidak ditempati lurah sudah terjadi sejak gubernur-gubernur sebelumnya.
"Ini masalah klasik, dari zaman gubernur sebelumnya sudah seperti ini," katanya.
Hasbiallah menilai rumah dinas tidak ditempati lurah karena yang bersangkutan memiliki rumah sendiri. Selain itu, kata dia, jabatan lurah yang singkat juga membuat lurah enggan tinggal di rumah dinas.
"Karena mereka kan punya rumah di Jakarta, sudah ada rumahnya mereka tidak mau tinggal di rumah dinas. Toh jabatan lurah bagi mereka ya setahun dua tahun," kata dia.
Hasbiallah menyarankan agar rumah dinas itu digunakan untuk hal lain. Salah satunya untuk digunakan untuk PAUD.
"Lebih baik dipakai rumah itu digunakan untuk yang bermanfaat, itu nggak dipake bukan hanya rumah lurah, rumah camat. Lihat rumah wali kota itu kosong kan, jadi tempat nongkrong aja. Nggak ada rumah dinas, kan ada perawatan ada, kan baung-buang uang," jelasnya.
"Dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat, baru misalnya ada kantor-kantor lurah yang kecil itu, tempatnya belum rapi bisa dipakai itu, dipergunakan untuk apa, gitu loh, bisa dipakai untuk PAUD, untuk yang lain-lain kan bisa," lanjutnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Simak juga Video: Gorden Rp 90 Juta untuk Rumah Dinas Anggota DPR
Lebih lanjut, Hasbiallah juga menyoroti biaya perawatan rumah dinas itu. Dia menilai rumah dinas itu tidak ditempati akan membuang anggaran untuk perawatan.
"Pemprov lebih ngertilah, dari pada anggaran tiap tahun ada untuk perawatan tapi rumahnya tidak ditempatin, kan sayang, tahun ke tahun kan ada biaya perawatannya. Paling tidak pemprov itu menginventarisir, mana rumah yang dipakai, mana yang tidak. Jadi meniadakan semua tidak bisa, tapi mana yang dipakai mana yang enggak kan kelihatan. Dari pada bangun yang baru, lebih baik yang sudah ada dioptimalkan," tuturnya.
Rumdin Lurah Jadi Gudang Barang Bekas
Rumah dinas lurah di Jakpus berubah fungsi jadi gudang barang bekas. Rumah dinas itu di antaranya milik Lurah Kramat, Lurah Cempaka Putih Barat, Lurah Tanah Tinggi hingga Lurah Kebon Melati.
Salah satu penghuni di rumah dinas Kelurahan Kramat, Johar Baru, Jakpus, Roisah (45), mengaku sudah menempati rumah dinas tersebut selama lima tahun.
Dia tinggal bersama suami, yang bekerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), untuk menjaga barang-barang yang ada di dalam rumah dinas.
"Di dalam banyak barang bekas, seperti AC, lemari besi. Saya dan suami disuruh menjaga rumah ini," kata Roisah seperti dilansir Antara, Jumat (12/8).
