Pilih Jadi Negara Kuli atau Negara Koruptor?

Jakarta - Tuntutan agar digelar ujian nasional (UN) ulangan masih terus menggema. Tapi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla telah menolak usulan itu. Alasannya, bila UN ulangan dilakukan, maka Indonesia akan menjadi negara kuli. Pilih negara kuli atau negara koruptor? Sikap Wapres Kalla yang menolak UN ulangan ini dikecam sebagian orang. Bila Indonesia membandingkan nilai kelulusan dengan negara Malaysia dan Singapura, mengapa Indonesia tidak mengikuti jejak Cina yang menghukum para mati koruptor? "Saya tidak setuju dengan tanggapan Wapres yang mengatakan kalau diadakan UN ulangan maka bangsa kita adalah bangsa kuli dengan membandingkan nilai kelulusan dengan negara Malaysia dan Singapura. Kalau begitu, bangsa kita adalah bangsa koruptor karena tidak mengikuti jejak Cina yang menghukum mati koruptor di negeri itu, karena korupsi masih merajalela di Indonesia ini," tulis salah seorang pembaca, Imanuel Manalu dalam e-mailnya kepada redaksi detikcom, Minggu (25/6/2006).Romanus Harga Pramudya, siswa SMA Kolese De Britto, Yogyakarta yang tidak lulus UN tahun ini juga mengaku kecewa atas sikap Kalla. "Saya sungguh kecewa dan tidak percaya bahwa Wakil Presiden yang untuk pertama kalinya dipilih secara langsung, bisa-bisanya memberikan pernyataan seperti itu," tulis Romanus dalam e-mailnya. Menurut Romanus, pernyataan Kalla bahwa ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus akan merugikan siswa yang sudah lulus dan siswa yang tidak lulus karena malas belajar, sunggulah naif. "Jika saya bertanya pada bapak Wakil Presiden, apakah anak yang tidak lulus, pasti karena malas belajar? Apakah bapak merasakan tekanan psikologis yang kami hadapi, selama ujian, yang sangat berpengaruh pada fisik kami?" tulis Romanus. "Saya memeng bukan siswa yang cerdas bahkan saya juga tidak lulus, tapi saya dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada melalui jalur ujian masuk yang mempunyai soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi dari pada UN. Apakah siswa yang malas belajar, bisa diterima di Universitas yang bergengsi dengan mengalahkan beribu-ribu orang, dan ujian masuk hanya berselang 1 bulan dari UN?" sambung Romanus. Romanus mengaku bukan siswa yang pandai, terutama pada pelajaran Matematika. "Di UN, nilai Matematika saya 3,00. Namun saya mendapat nilai 9,2 pada pelajaran Bahasa Indonesia dan 8,6 pada Bahasa Inggris. Apakah jika siswa yang malas dapat memperoleh nilai setinggi itu? Harapan saya bapak Wakil Presiden jangan menutup mata, terhadap kenyataan yang saya dan teman-teman saya alami alami. Hargai proses belajar kami, karena kami tahu, masa depan negara ini ada dipundak kami," pinta Romanus. Pertahankan UN Sementara pembaca lainnya menganggap UN perlu dipertahankan. "UN mesti tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Perubahan di tengah jalan oleh protes, demo, dan wacana yang terjadi kemudian, hanya merusak tatanan. Bangsa ini harus diajari dan dididik untuk berkomitmen, bekerja keras, tidak manja dan suka melabrak aturan," tulis Sambisari.Menurut dia, kalau pun ada diskrepansi hasil, itu dapat diatasi dengan pembenahan dan perbaikan sistem UN. Jangan berdalih siswa pernah berprestasi, maka dia tidak akan gagal. Justru sistem seperti PMDK atau semacamnya itu yang harus dievaluasi lagi. "Berdasarkan pengalaman saya pada tahun delapan puluhan, PMDK hanyalah ajang untuk memfasilitasi siswa yang berada dekat atau di dalam lingkungan guru. Faktanya siswa tersebut tidaklah yang lebih berprestasi," ujar dia.Tentang nasib siswa yang dihakimi dengan 2-3 hari untuk jerih payahnya selama 3 tahun, hal itu tidak benar juga. Kalaupun siswa tersebut memang teruji, terlatih dan terdidik selama 3 tahun dalam penalaran, moral maupun mental, mestinya siswa tersebut akan berhasil mengatasi UN. "Kalau tidak ada UN, ukuran apa yang dapat dipakai untuk melihat hasil belajar. Seperti dalam sepak bola yang mesti berlatih dan mengikuti kompetisi bertahun-tahun, kemudian dilangsungkan piala dunia, toh yang menang akhirnya cuma 11 pemain yang ditentukan dalam waktu 1,5 jam dan tidak ada yang protes dengan hasilnya. Jadi kalau hanya mengandalkan penilaian guru, apakah itu bisa dianggap yang paling sahih," sambung dia. (asy/)