Guru Jawab Soal UN Lantaran Khawatir Murid Tidak Lulus

Pekanbaru - Pemerintah diminta meninjau ulang uji coba Ujian Nasional (UN). Sebab wajah pendidikan Indonesia kian carut-marut."Kita mengevaluasi, jalannya UN justru membuat peluang terbuka bagi guru untuk menjawab soal ujian itu sendiri. Karena guru sekarang khawatir muridnya tidak lulus. Kondisi sekarang jelas tidak mendidik siswa," kata Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Masyarakat Indonesia (YLMPI) Riau Alfian Djoeremie kepada detikcom, Sabtu (24/6/2006) di Pekanbaru.Pengamat pendidikan asal Riau ini menjelaskan, UN hanya bisa dilaksanakan dengan hasil yang maksimal, bila kualitas dan prasarana pendidikan telah merata secara nasional. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di perkotaan dengan di pedesaan."Bila kondisi ini bisa disetarakan, mungkin pelaksanaan UN tidak menjadi masalah. Sekarang yang terjadi, kesenjangan pendidikan belum bisa diminimalisir pemerintah. Sehinga pelaksanaan UN sangat tidak patut dilaksanakan saat ini," terang Alfian.Jajaran Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten, sambung dia, sangat mengetahui kemampuan dari siswanya itu sendiri. Pengembalian pendidikan ke daerah, akan lebih bermanfaat untuk mengukur tingkat intelektualitas siswa itu sendiri."Sekarang yang terjadi, nilai 4,5 sebagai standar kelulusan secara nasional, menjadi beban buat guru, bukan siswanya. Guru kita di daerah sudah bisa mengukur kemampuan muridnya, sehingga guru, baik secara person dan terorgansir, berkepentingan untuk membantu mengisi jawaban dari soal yang diberikan tersebut," kata Alfian.Bila pelaksanan UN tetap dipaksakan, kata Alfian, maka kondisi ini akan menguntungkan murid itu sendiri. Keuntungan yang dimaksud, para siswa tidak lagi perlu belajar ekstra keras, karena para guru sudah berkepentingan untuk meluluskan muridnya. Kasus yang terjadi di seluruh sekolah yang ada di Riau, sebagian besar, justru guru memberikan bocoran jawaban lebih dari 50 persen."Ini bukan rahasia lagi. Kalau sudah begini kondisinya, mengapa pemerintah pusat harus memaksakan diri tetap melaksanakan UN. Kalau terus dipaksanakan, percayalah, mutu pendidikan kita akan terus merosot," kata Alfian.Pemerintah pusat pun diminta segara menghentikan disentralisasi pendidikan. Sebaiknya pendidikan dikembalikan ke daerah masing-masing. Karena kualitas pendidikan dan sarana sekolah belum merata secara nasional.Menurut Alfian yang juga Wakil Ketua STEI Purna Graha Pekanbaru ini, kondisi tersebut ditambah lagi dengan kondisi pemerintah pusat dan daerah yang belum semaksimal mungkin mengalokasikan dana APBN dan APBD sebanyak 20 persen untuk pendidikan.Gedung RusakSementara itu Anggota DPRD Riau Komisi E Bidang Pendidikan, Edi Akhmad RM kepada detikcom mengatakan, hingga saat ini, selain Riau kekurangan ribuan guru, keberadaan gedung sekolah pun banyak yang tidak memadai.Untuk tingkat SD, dari 150 ribu gedung, 60 persen rusak dan tidak layak. Untuk tingkat SLTP, 25 persen gedung sekolahnya tidak layak. Bahkan hampir 6.815 kelas yang ada di Riau ini rusak."Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan semata-mata pemerintah pusat memaksakan pelaksanaan UN. Sedangkan sarana pendidikan sendiri belum terpenuhi secara maksimal," kata Edi. (sss/)