ADVERTISEMENT

Upaya Pembina Samsat-PT Jasa Raharja Tingkatkan Kepatuhan Bayar PKB

Hanifah Widyas - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 15:15 WIB
Jasa Raharja
Foto: Jasa Raharja
Jakarta -

Tim Pembina Samsat yang terdiri dari PT Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kementerian Dalam Negeri tengah gencar melakukan sosialisasi membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebab 39% dari 40 juta kendaraan bermotor diketahui belum melakukan pembayaran PKB berdasarkan data PT Jasa Raharja.

Melalui peran Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional, Tim Pembina Samsat terus mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak dan registrasi ulang kendaraannya.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan beberapa upaya tengah dilakukan Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional. Pertama, menginformasikan masyarakat tentang pentingnya dan manfaat membayar PKB melalui publikasi media massa maupun sosial media.

Kedua, mengirimkan informasi berupa surat pemberitahuan masa berlaku pajak kendaraan kepada wajib pajak. Ketiga, mengingatkan masyarakat perihal masa berlaku pajak melalui aplikasi JRku yang dibangun Jasa Raharja terhadap kendaraan yang sudah didaftarkan di aplikasi. Keempat, mempermudah sistem pembayaran pajak melalui aplikasi SIGNAL yang dibuat oleh Korlantas Polri.

"Sehingga masyarakat mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan kapanpun dan dimanapun secara online, tanpa harus pergi ke Samsat," ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8/2022).

Rivan mengatakan upaya tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dibentuknya Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional sebagai command center atau salah satu upaya penguatan pengawasan.

Adapun pembentukan Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan negara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

"Tentu tujuannya untuk peningkatan implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 74, dimana untuk kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang, nantinya data kendaraannya dapat dilakukan penghapusan," ujar Rivan.

Adapun Tugas Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional, antara lain menyusun dan menetapkan kebijakan terkait kesamsatan, memberikan bimbingan kepada Pembina Samsat Tingkat Provinsi, melakukan supervisi dan evaluasi kegiatan Samsat, hingga 2 memberikan laporan kegiatan Samsat kepada Presiden.

Rivan berharap pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat melalui berbagai upaya yang telah dilakukan Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional. Dengan demikian, otomatis pemasukan negara dari sektor ini juga akan meningkat.

"Tentunya, masyarakat juga harus paham bahwa pajak akan kembali lagi kepada masyarakat melalui berbagai program," tandasnya.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT